Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya baru saja menyelenggarakan Sekolah Parlemen dan Pemilu di Gedung Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo, pada Selasa (24/05/23). Hadir sebagai narasumber, Ellyas Aditiawan, S. Ikom, Anggota DPRD Kota Probolinggo dari Fraksi Partai Nasdem dan Masda Puteri Amelia, S.IP., M.A, Anggota DPRD Kota Probolinggo dari Fraksi Partai Golkar.
Dalam sekolah Parlemen dan Pemilu ini, Masda Puteri Amelia mengatakan, bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia. Namun, pada kenyataannya DPRD sering dianggap sebagai institusi yang bisa melakukan apa saja untuk memuaskan konstituen, dianggap sebagai super power, dan banyak uang oleh masyarakat. Menurut, Masda DPRD tidak seperti yang dibayangkan masyarakat umumnya, DPRD memiliki beberapa tugas dan fungsi yang melekat, seperti fungsi legislasi yaitu sebagai pembentukan peraturan daerah, fungsi budgeting sebagai penyusun anggaran dan pengesahan anggaran bersama pemerintah daerah (Eksekutif), dan yang terakhir, fungsi controlling sebagai pengawas terhadap pelaksanaan UU, Perda, dan Peraturan/Keputusan Bupati dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Sementara itu, menurut Politisi Muda tersebut, dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPRD dibantu oleh alat kelengkapan dewan di lembaga DPRD seperti adanya badan anggaran, badan legislasi, badan kehormatan, badan musyawarah, komisi 1, komisi 2, dan komisi 3 yang masing-masing mempunyai fungsi dan tugasnya sendiri.
Masda selain menyinggung tentang tugas dan fungsi DPRD, juga meyinggung peran masyarakat sebagai kontrol publik terhadap kebijakan yang dibuat DPRD dan Pemerintah Daerah, dirinya mengatakan, bahwa saat ini, keterlibatan dan perhatian anak muda terhadap politik itu besar bahkan mencapai angka 80% berdasarkan rsiet Kompas. Keterlibatan ini harus dimanfaatkan sebagai media kontrol publik terhadap kebijakan yang dibuat DPRD dan Pemerintah Daerah. Bukan hanya terlibat pada proses penyelenggaraan Pemilu tetapi juga terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik yang dibuat DPRD dan Bupati di daerah masing-masing. Hal ini akan meningkatkan kulaitas demokrasi lokal di Indonesia.
Sementara itu, Ellyas Aditiawan mengatakan, bahwa partai politik dalam demokrasi memiliki peran yang sangat penting. Menurutnya partai politik merupakan jembatan antara Negara dengan masyarakat. Melalui Partai Politik dipilih calon wakil rakyat, sehingga dalam konteks Pemilu Partai Politik mengemban tugas harus bisa mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas. Menurutnya untuk mewujudkan itu semua harus dimulai dari proses rekrutmen atau kaderisasi yang baik agar bisa melahirkan anggota partai yang berintegritas dengan dasar loyalistas pada partai, kompetensi yang dimiliki, serta ketentuan lain sesuai dengan AD/ART partai politik. Kedua, sosialisasi politik yang dilakukan secara formal maupun non formal juga sangat penting untuk menjadikan anggota partai yang amanah. Menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat melalui anggota fraksi, dan menyalurkan program pemerintah kepada masyarakat melalui pola pikir juga sangat dibutuhkan oleh anggota partai agar bisa beradaptasi dan memberikan solusi yang tepat untuk masyarakat.
“Untuk mengajukan kebijakan tentunya berangkat dari apa yang menjadi kebutuhan dan permasalahan masyarakat, sehingga bisa menentukan kebijakan baru untuk menjawab hal itu. Harus diingat bahwa seorang DPRD tidak hanya berputar dengan permasalahan-permasalahan masyarakat, tetapi juga berpikir solusi apa yang harus kita berikan kepada masyarakat sehingga permasalahan itu dapat diselesaikan”
Kedua narasumber sepakat mengatakan bahwa menjadi DPRD bukan untuk mencari keuntungan atau untuk mengumpulkan uang, tetapi bagaimana seorang DPRD bisa menjadi perwakilan rakyat yang baik dan amanah atas tugas yang diberikan. Tak lupa tips dan trik untuk sukses di dunia politik juga diberikan narasumber kepada mahasiswa-mahasiswi prodi Ilmu Politik pada bagian akhir pertemuan.
(Agnina/ Andika)
