@Hukum Ekonomi Syariah
Thursday, 30 June 2022
Rabu, 29 Juni 2022 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah-Fakultas Syariah dan Hukum-UIN Sunan Ampel Surabaya menyelenggarakan pembekalan bagi mahasiswa melalui kegiatan Praktik Kompetensi Mahasiswa. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh mahasiswa Semester II dan Semester IV Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
Hadir dalam kegiatan tersebut ialah Ibu Joice Eveline, S.T (Kepala Seksi Pengembangan Teknis Industri Makanan dan Minuman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur) dan Bapak Agus Santoso, S.T (UPT Makanan dan Minuman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur).
Kegiatan sebagaimana dimaksud diselenggarakan dalam rangka memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada Mahasiswa untuk senantiasasi memiliki jiwa Kewirausahaan (Entrepreneurship). Dr. Sanuri, M. Fil. I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah menyampaikan bahwa “Penting bagi mahasiswa untuk senantiasa belajar pada berbagai aspek, salah satunya ialah berwirausaha. Jangan sampai mahasiswa lulusan Prodi HES setelah lulus dari kampus bingung untuk mencari pekerjaan, malahan kalau bisa ciptakan lapangan pekerjaan”, pungkasnya.
Selain itu, Ibu Joice juga menyampaikan bahwa keberadaan UPT Makanan dan Minuman pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur salah satunya ialah guna meningkatkan perekonomian masyarakat Jawa Timur melalui usaha dibidang makanan dan minuman. Masyarakat dapat membuat usahanya menjadi “Naik Kelas” dengan cara me-redisign kemasan produk masing-masing. Kemasan yang menarik dapat meningkatkan daya beli masyarakat serta menaikkan harga pasaran yang lebih tinggi.
Dikesempatan yang sama Beliau juga menyampaikan bahwa siapapun (masyarakat Jawa Timur) dapat mengajukan desain produk baik berupa makanan dan minuman secara gratis kepada UPT Makanan dan Minuman pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. “Kami memfasilitasi dan membantu masyarakat yang belum memiliki merek, logo dll dapat kita buatkan, malahan kami juga dapat memfasilitasi masyarakat untuk mendaftarkan Hak Merek kepada Kementerian Hukum dan HAM, namun terdapat kuota setipa tahunya”. Imbuhnya.
Sholeh
