Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama FEBI UINSA Surabaya
Pepatah “Guru kencing berdiri, murid kencing berlari” menegaskan pentingnya peran guru sebagai teladan dalam membentuk perilaku masyarakat. Guru tidak hanya bertugas mentransfer pengetahuan, tetapi juga berperan sebagai media penyadaran dan pembebasan dalam menciptakan perubahan sosial. Dalam konteks ini, pemikiran Paulo Freire melalui Pendidikan Kaum Tertindas dan Cultural Action for Freedom menjadi landasan penting untuk mengkritisi bagaimana pendidikan dapat membebaskan manusia dari struktur penindasan.
Freire mengidentifikasi realitas sosial sebagai arena pertentangan antara mereka yang diuntungkan oleh penindasan dan mereka yang dirugikan. Ia berpendapat bahwa pendidikan yang sejati harus mengatasi dualisme ini dengan memanusiakan kembali manusia melalui proses penyadaran. Penyadaran ini bukan sekadar kesadaran pasif, melainkan sebuah proses aktif yang melibatkan refleksi kritis terhadap realitas. Freire menekankan pentingnya praxis—kesatuan aksi dan refleksi—sebagai metode transformasi sosial.
Dalam konteks Indonesia, peran guru sebagai agen penyadaran masih menghadapi tantangan besar. Sistem pendidikan sering kali terjebak dalam model banking education yang hanya menjejalkan pengetahuan tanpa mendorong pemahaman kritis. Guru perlu melampaui peran tradisionalnya dan menjadi fasilitator dialogis yang memungkinkan siswa memahami realitas sosial mereka secara kritis.
Sebagai agen pembebasan, guru harus mampu mendorong aksi transformatif melalui proses dialog intersubjektif. Pendidikan tidak boleh berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi harus menjadi ruang untuk membangun kesadaran kolektif dan menginisiasi perubahan. Di sinilah pendidikan menemukan maknanya: tidak hanya untuk mendidik, tetapi juga untuk membebaskan.
Tulisan ini akan mengeksplorasi proses penyadaran dan pembebasan berdasarkan pemikiran Freire
Penyadaran sebagai Langkah Awal
Bagi Paulo Freire pendidikan adalah proses penyadaran (conscientization) yang bertujuan untuk membantu individu memahami realitas hidup mereka secara kritis. Realitas ini tidak hanya melibatkan dimensi eksternal yang objektif, seperti kondisi sosial atau ekonomi, tetapi juga kesadaran subjektif individu dalam memaknainya. Dengan penyadaran, individu diajak melihat dirinya sebagai subjek dalam sejarah, bukan sekadar objek pasif yang dikendalikan oleh sistem.
Pemikiran Freire relevan dalam konteks pendidikan di Indonesia, di mana struktur sosial yang timpang sering kali menciptakan ketidakadilan sistemik. Banyak peserta didik diajarkan untuk menerima kondisi mereka sebagai “nasib” alih-alih melihatnya sebagai hasil dari struktur sosial yang menindas. Dengan demikian, pendidikan konvensional cenderung memperkuat pola pikir pasif dan tunduk terhadap status quo. Freire mengkritik pola ini dan menawarkan konsep pendidikan yang membebaskan melalui kodifikasi dan dekodifikasi.
Freire memandang proses kodifikasi dan dekodifikasi sebagai langkah awal dalam penyadaran. Kodifikasi adalah cara untuk memvisualisasikan realitas dalam bentuk simbol-simbol yang relevan dengan kehidupan masyarakat, seperti gambar, cerita rakyat, atau media lainnya. Simbol-simbol ini bukan sekadar representasi statis, melainkan pintu masuk untuk menggali makna dan kesadaran yang lebih dalam. Tahap ini memungkinkan peserta didik untuk mengenali situasi mereka secara konkret.
Tahapan selanjutnya adalah dekodifikasi, yaitu diskusi kritis atas simbol-simbol tersebut dalam konteks konkret dan teoritis. Diskusi ini tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan realitas, tetapi juga untuk mendorong peserta didik memahami akar masalah dan struktur yang melanggengkan ketidakadilan. Misalnya, simbol kemiskinan pedesaan di Indonesia dapat dikodifikasi melalui cerita rakyat atau gambar yang menggambarkan kehidupan petani. Dekodifikasi dilakukan melalui dialog kelompok yang menggali bagaimana kemiskinan tersebut bukanlah takdir, melainkan konsekuensi dari kebijakan yang tidak adil, ketimpangan akses sumber daya, atau eksploitasi struktural.
Pendekatan ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk bertransformasi dari kesadaran “naif” ke kesadaran “kritis”. Mereka tidak lagi melihat kemiskinan sebagai fenomena alamiah, melainkan sebagai kondisi yang dapat diubah melalui aksi kolektif. Dalam konteks ini, pendidikan menjadi alat untuk membebaskan individu dari belenggu struktur yang menindas.
Pendidikan di Indonesia masih cenderung mengadopsi pendekatan yang hierarkis dan banking system, di mana guru dianggap sebagai pihak yang serba tahu dan siswa hanya menjadi penerima pasif. Sistem ini tidak memberi ruang untuk dialog kritis antara peserta didik dan pendidik. Bahkan, kurikulum sering kali meminggirkan pengalaman konkret siswa, terutama dari kelompok marginal seperti petani, buruh, atau masyarakat adat.
Sebagai contoh, kemiskinan di pedesaan sering kali hanya disebut dalam konteks statistik atau fenomena ekonomi, tanpa menghubungkannya dengan persoalan struktural seperti distribusi tanah, monopoli pasar, atau kebijakan agraria. Akibatnya, siswa hanya memahami kemiskinan sebagai fakta tanpa melihatnya sebagai masalah yang bisa diubah. Pendekatan Freire mengajarkan bahwa simbol-simbol seperti ini harus dijadikan bahan dialog yang menantang struktur, bukan sekadar pengetahuan belaka.
Freire mengingatkan bahwa pendidikan sejati bukanlah proses pasif, melainkan upaya aktif untuk memanusiakan manusia. Penyadaran harus dimulai dari dialog yang setara antara guru dan siswa, di mana keduanya saling belajar sebagai subjek yang otonom. Kodifikasi dan dekodifikasi menjadi langkah penting untuk memahami realitas secara kritis dan menemukan solusi kolektif.
Dalam konteks Indonesia, penerapan pendidikan berbasis penyadaran menghadapi tantangan besar, mulai dari kurikulum yang tidak fleksibel hingga budaya hierarkis di ruang kelas. Namun, perubahan kecil dapat dimulai dengan mengintegrasikan diskusi kritis dalam pembelajaran dan menggunakan simbol-simbol lokal sebagai bahan refleksi. Dengan langkah ini, pendidikan di Indonesia dapat bertransformasi dari alat reproduksi penindasan menjadi sarana pembebasan yang sejati.
Tahapan dalam Proses Penyadaran
Lebih detail Freire merumuskan tiga tahapan utama dalam proses penyadaran: kodifikasi dan dekodifikasi, diskusi kultural, dan aksi kultural. Ketiga tahapan ini bukan hanya kerangka metodologis, tetapi juga cerminan strategi resistensi terhadap sistem pendidikan yang sering kali melanggengkan status quo.
1. Kodifikasi dan Dekodifikasi: Menemukan Realitas
Kodifikasi adalah proses menyajikan realitas hidup dalam bentuk simbol-simbol yang akrab dengan peserta didik, seperti cerita rakyat, gambar, atau media lokal. Di Indonesia, penggunaan cerita seperti Si Kancil yang mencerminkan kecerdikan melawan penindasan dapat menjadi alat yang efektif untuk menggambarkan ketimpangan kekuasaan. Dekodifikasi kemudian melibatkan diskusi kritis untuk membongkar makna di balik simbol tersebut, menghubungkannya dengan konteks sosial, ekonomi, atau politik.
Namun, implementasi tahap ini sering kali terbatas oleh kurikulum pendidikan formal yang kurang memberikan ruang untuk diskusi kritis. Sebagai contoh, pelajaran sejarah di sekolah-sekolah sering kali hanya menyajikan narasi resmi tanpa membiarkan siswa mempertanyakan atau menganalisis penyebab ketimpangan historis. Kodifikasi dan dekodifikasi, jika diterapkan secara serius, dapat menjadi cara untuk membongkar narasi hegemonik dan menggantinya dengan perspektif yang lebih membebaskan.
2. Diskusi Kultural: Menumbuhkan Kesadaran Kolektif
Tahap kedua dalam proses penyadaran adalah diskusi kultural, yang melibatkan kelompok-kelompok kecil untuk menggali masalah melalui kata kunci (generative words). Kata kunci seperti “kemiskinan,” “korupsi,” atau “kesenjangan” dapat digunakan untuk memicu diskusi yang problematis, memungkinkan peserta didik untuk mengeksplorasi berbagai perspektif dalam memahami dan merespons isu-isu tersebut.
Di Indonesia, diskusi kultural memiliki potensi besar untuk diterapkan, terutama dalam konteks pendidikan nonformal. Namun, budaya hierarkis yang mengakar di banyak institusi pendidikan sering kali menghambat dialog yang setara antara guru dan siswa. Guru cenderung diposisikan sebagai otoritas tunggal, sementara siswa hanya menjadi penerima pasif. Proses diskusi kultural menuntut perubahan mendasar dalam hubungan ini, di mana guru juga belajar dari pengalaman siswa sebagai subjek yang setara.
Lebih jauh, diskusi kultural dapat digunakan untuk mendekonstruksi isu-isu sensitif seperti diskriminasi gender atau konflik etnis. Dalam kelompok diskusi yang aman, peserta didik dapat berbagi pengalaman mereka, mengidentifikasi pola penindasan, dan bersama-sama mencari solusi. Proses ini tidak hanya meningkatkan kesadaran individual, tetapi juga membangun solidaritas kolektif yang diperlukan untuk aksi transformatif.
3. Aksi Kultural: Mengubah Realitas
Tahapan akhir adalah aksi kultural, yang menandai transformasi penyadaran menjadi tindakan nyata untuk mengubah realitas. Di Indonesia, aksi kultural dapat diwujudkan melalui gerakan sosial, advokasi kebijakan, atau pemberdayaan komunitas. Sebagai contoh, program pemberdayaan masyarakat pedesaan yang mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan akses pendidikan adalah bentuk aksi kultural yang relevan.
Namun, tantangan besar dalam tahapan ini adalah resistensi dari struktur kekuasaan yang mapan. Banyak inisiatif transformasi pendidikan di Indonesia terbentur oleh birokrasi, kurangnya dukungan kebijakan, atau bahkan ancaman langsung terhadap pelaku perubahan. Oleh karena itu, aksi kultural membutuhkan strategi yang tidak hanya visioner tetapi juga berdaya tahan terhadap tekanan eksternal.
Dialektika Aksi dan Refleksi dalam Pendidikan Transformatif
Paulo Freire menegaskan bahwa pendidikan sejati tidak cukup hanya menyentuh aspek intelektual atau pengetahuan semata, tetapi harus mampu menghasilkan tindakan nyata yang mengubah realitas. Ia menyebut proses ini sebagai praxis, yakni kesatuan aksi (action) dan refleksi (reflection). Dalam pandangan Freire, pendidikan harus menjadi alat yang membebaskan manusia dari struktur penindasan melalui pemikiran kritis yang diiringi dengan tindakan transformasional. Dialektika antara aksi dan refleksi menjadi inti dari pendidikan transformatif ini.
Kesatuan Aksi dan Refleksi: Menembus Batas Formalitas
Aksi tanpa refleksi cenderung menjadi aktivisme yang buta, sementara refleksi tanpa aksi hanyalah kontemplasi yang mandul. Freire memandang bahwa keduanya harus saling mengisi secara dialektis agar proses pendidikan benar-benar bermakna. Dalam praktik pendidikan formal, sering kali aksi dan refleksi ini dipisahkan: murid diajarkan untuk memahami konsep-konsep kritis, tetapi tidak diarahkan untuk menerapkannya dalam kehidupan nyata. Akibatnya, pendidikan terjebak dalam sekadar transfer pengetahuan tanpa perubahan substantif pada struktur sosial yang menindas.
Dalam pendidikan berbasis praxis, siswa dan guru berinteraksi secara dialogis, saling belajar sebagai subjek yang setara. Proses ini bukan sekadar memberikan jawaban, tetapi membangun pertanyaan yang menggugah kesadaran kritis. Sebagai subjek yang aktif, siswa diajak memahami dunia bukan hanya sebagai realitas yang diberikan (given reality), tetapi sebagai sesuatu yang dapat diubah. Dengan kata lain, refleksi kritis atas pengalaman hidup menjadi landasan untuk tindakan transformasional.
Buruh Migran: Refleksi dan Aksi dalam Konteks Nyata
Salah satu penerapan konkret praxis Freire adalah dalam pendidikan untuk buruh migran, khususnya di Indonesia. Buruh migran sering kali menjadi korban penindasan struktural, baik di dalam negeri maupun di negara tempat mereka bekerja. Realitas ini mencerminkan kondisi “dehumanisasi” yang disebut Freire sebagai hasil dari relasi kuasa yang tidak adil. Dalam konteks ini, pendidikan berbasis praxis dapat menjadi alat pemberdayaan.
Pertama, melalui refleksi kritis, buruh migran diajak untuk memahami akar penindasan yang mereka alami. Hal ini melibatkan diskusi yang dialogis tentang hak-hak pekerja, regulasi ketenagakerjaan, dan dinamika globalisasi yang memengaruhi posisi mereka. Kedua, refleksi ini diintegrasikan dengan aksi nyata, seperti pelatihan keterampilan negosiasi, advokasi hukum, atau pengorganisasian kolektif untuk memperjuangkan kondisi kerja yang lebih baik. Pendidikan ini tidak hanya memberi mereka kesadaran tentang situasi mereka, tetapi juga alat praktis untuk bertindak mengubah realitas tersebut.
Pendidikan sebagai Proses Dialogis yang Tanpa Henti
Freire menekankan bahwa proses pendidikan sejati adalah dialog yang tanpa henti antara aksi dan refleksi. Dialog ini tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, di mana individu terus berinteraksi dengan realitas sosial yang kompleks. Guru dan siswa, sebagai subjek dialogis, harus terus mengevaluasi tindakan mereka berdasarkan refleksi atas dampak yang dihasilkan.
Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini sangat relevan untuk mengatasi berbagai tantangan pendidikan, seperti ketimpangan akses, hierarki dalam proses pembelajaran, dan keterasingan peserta didik dari realitas sosial mereka. Pendidikan transformatif berbasis praxis dapat menjadi alat untuk membangun kesadaran kolektif dan menciptakan perubahan struktural yang berorientasi pada keadilan sosial.
Dengan mengintegrasikan aksi dan refleksi, pendidikan tidak hanya menjadi sarana untuk memahami dunia, tetapi juga untuk mengubahnya. Proses ini adalah inti dari misi pendidikan yang memanusiakan manusia, sebagaimana dirumuskan oleh Freire.
Menghidupkan Pendidikan Dialogis
Pendidikan dialogis yang diusung Paulo Freire merupakan gagasan revolusioner dalam dunia pendidikan, yang bertujuan mendekonstruksi hubungan hierarkis antara guru dan siswa. Dalam pendidikan ini, guru dan siswa tidak lagi dipandang sebagai pihak yang superior dan inferior, melainkan sebagai subjek yang setara, terlibat dalam dialog untuk memahami realitas bersama. Dialog tersebut menjadi interaksi inter-subjectivity, di mana setiap individu saling belajar dan memahami melalui refleksi serta pengalaman hidup yang nyata.
Pendidikan Dialogis di Indonesia: Tantangan dan Potensi
Penerapan pendidikan dialogis di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural yang cukup signifikan, terutama dalam sistem pendidikan formal yang cenderung bersifat top-down. Kurikulum nasional sering kali dirancang secara seragam, dengan minim ruang untuk fleksibilitas dan konteks lokal. Namun, gagasan pendidikan dialogis telah mulai diimplementasikan di beberapa gerakan pendidikan alternatif, seperti sekolah-sekolah komunitas dan program berbasis masyarakat.
Sekolah komunitas, misalnya, mengadopsi metode pembelajaran berbasis partisipasi aktif, di mana siswa dilibatkan dalam memahami dan memecahkan masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Dalam konteks ini, guru tidak hanya menjadi penyampai pengetahuan, tetapi juga pendengar yang terbuka terhadap pengalaman siswa, menciptakan hubungan yang setara dan inklusif. Misalnya, cerita rakyat, praktik pertanian lokal, atau tradisi budaya digunakan sebagai media pembelajaran, sehingga pendidikan menjadi lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan komunitas.
Relevansi Pemikiran Freire di Era Digital
Dalam era digital, pendidikan dialogis mendapatkan dimensi baru. Teknologi menyediakan ruang bagi dialog dan interaksi yang lebih luas melalui platform pembelajaran daring. Misalnya, platform seperti Moodle atau Google Classroom memungkinkan diskusi kelompok yang inklusif, di mana siswa dari berbagai latar belakang dapat berbagi perspektif dan pengalaman. Namun, Freire mengingatkan bahwa teknologi hanyalah alat; esensi pendidikan tetap terletak pada hubungan manusia yang autentik. Jika teknologi digunakan secara mekanistik dan tanpa refleksi kritis, ia hanya akan memperkuat struktur penindasan baru, seperti kesenjangan digital.
Sebagai contoh, isu-isu global seperti perubahan iklim, kesenjangan digital, dan pelanggaran hak asasi manusia dapat dijadikan bahan diskusi dalam pendidikan berbasis dialog. Dengan pendekatan ini, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kesadaran kolektif dan memicu aksi transformatif. Misalnya, pembelajaran tentang perubahan iklim dapat melibatkan siswa dalam penelitian lokal tentang dampak lingkungan di sekitar mereka, memicu kesadaran tentang pentingnya keberlanjutan, dan mendorong mereka untuk melakukan aksi nyata, seperti pengelolaan sampah atau advokasi publik.
Tantangan dan Kritik terhadap Pendidikan Dialogis
Meski potensial, pendidikan dialogis juga menghadapi kendala dalam implementasinya. Salah satu tantangan utamanya adalah resistensi dari sistem pendidikan formal yang cenderung menekankan otoritas guru dan kurikulum yang kaku. Selain itu, pendidikan dialogis membutuhkan komitmen yang tinggi dari guru, yang harus memiliki kesadaran kritis dan keterampilan reflektif untuk memfasilitasi dialog yang bermakna.
Dalam konteks Indonesia, tantangan lainnya adalah kesenjangan akses terhadap pendidikan berkualitas, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil. Kesenjangan ini menjadi penghalang dalam menciptakan ruang dialog yang inklusif, di mana semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, penerapan pendidikan dialogis harus disertai dengan upaya memperluas akses pendidikan, melibatkan komunitas lokal, dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya sebagai bagian dari dialog.
Pendidikan sebagai Proses Penyadaran
Freire menekankan bahwa pendidikan harus menjadi proses penyadaran (conscientization), yaitu upaya untuk memahami realitas secara kritis dan mengambil tindakan untuk mengubahnya. Dalam konteks ini, pendidikan dialogis bukan hanya metode pembelajaran, tetapi juga alat untuk pembebasan dari struktur penindasan yang tertanam dalam masyarakat. Melalui dialog, siswa dan guru diajak untuk merefleksikan situasi hidup mereka, mengidentifikasi sumber-sumber ketidakadilan, dan bersama-sama mencari solusi.
Sebagai contoh, dalam kasus ketimpangan sosial di Indonesia, pendidikan dialogis dapat digunakan untuk membantu siswa memahami dampak struktural dari kemiskinan dan ketidakadilan. Dengan mendorong siswa untuk berbicara, mendengar, dan bertindak, pendidikan dapat menjadi ruang pemberdayaan, di mana setiap individu memiliki suara untuk mengubah realitas.
Kesimpulan
Pendidikan bukan sekadar proses transfer pengetahuan, tetapi harus menjadi alat pembebasan untuk mengatasi ketimpangan dan struktur penindasan. Mengacu pada pemikiran Paulo Freire, pendidikan sejati melibatkan proses penyadaran (conscientization), yang mendorong individu memahami realitas sosial mereka secara kritis. Proses ini mencakup kodifikasi, dekodifikasi, diskusi kultural, hingga aksi kultural, di mana peserta didik diajak mengenali masalah sosial, mengkaji akar penyebabnya, dan mengambil langkah-langkah transformatif untuk perubahan.
Freire menekankan pentingnya praxis—kesatuan aksi dan refleksi—dalam pendidikan. Aksi tanpa refleksi hanya menjadi aktivisme tanpa arah, sedangkan refleksi tanpa aksi hanyalah kontemplasi yang tidak membuahkan hasil. Dalam konteks pendidikan formal di Indonesia, model ini sering terkendala oleh sistem hierarkis, kurikulum kaku, serta budaya pasif di ruang kelas. Namun, pendekatan berbasis dialog yang setara antara guru dan siswa dapat membuka jalan bagi transformasi yang lebih bermakna.
Relevansi pemikiran Freire terlihat dalam isu-isu seperti ketidakadilan sosial, kemiskinan, atau diskriminasi yang kerap diterima begitu saja sebagai “nasib.” Dengan mengintegrasikan simbol-simbol lokal dan pengalaman konkret ke dalam proses pembelajaran, pendidikan dapat menjadi alat untuk membangun kesadaran kritis dan solidaritas kolektif. Dalam praktiknya, ini mencakup pengorganisasian komunitas, advokasi kebijakan, atau pemberdayaan masyarakat yang menargetkan perubahan nyata.
Meskipun menghadapi tantangan besar, pendidikan berbasis penyadaran memiliki potensi besar untuk mengubah paradigma pendidikan di Indonesia. Dengan langkah kecil seperti mendorong diskusi kritis dan melibatkan pengalaman hidup peserta didik, sistem pendidikan dapat bergerak dari reproduksi penindasan menjadi sarana pembebasan yang sejati, memanusiakan manusia, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil
