Greensa Inn, 21 Februari 2024 – Dalam upaya berkelanjutan untuk mencegah dan menangani pelecehan serta kekerasan seksual, Satuan Tugas PPKS (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual) Fakultas Adab dan Humaniora (FAHUM) mengadakan eksposisi laporan tahunannya. Acara ini dihadiri oleh Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas PPKS FAHUM, Bapak Dr. Muhammad Khodafi, M.Si. dan juga Bapak Ibu Anggota Satgas PPKS FAHUM pada hari Rabu, 21 Februari 2024, di Greensa Inn.
Dalam laporannya, Wakil Dekan mengungkapkan sebuah pencapaian yang signifikan: selama tahun 2023, tidak ada laporan kekerasan seksual yang tercatat di lingkungan fakultas. Ini merupakan hasil yang membanggakan dan menunjukkan kemajuan penting dalam upaya menciptakan lingkungan akademik yang aman dan mendukung untuk semua anggota komunitas fakultas.
Selain itu, FAHUM juga telah aktif dalam menyebarluaskan informasi dan kesadaran mengenai PPKS. Kegiatan ini mencakup penyelenggaraan sosialisasi edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan terhadap isu pelecehan dan kekerasan seksual dan juga menyebarluaskan informasi di media sosial Instagram.
Wakil Dekan menekankan pentingnya kerja sama antara mahasiswa, staf pengajar, dan tenaga kependidikan dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. “Kami berkomitmen untuk terus memperkuat sistem perlindungan di lingkungan fakultas dan mengajak seluruh civitas akademika untuk aktif berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan bebas dari segala bentuk kekerasan,” ujarnya.
Acara eksposisi laporan tahunan ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk menggali lebih dalam lagi langkah-langkah pencegahan kekerasan seksual di lingkungan akademis serta memperkuat jaringan dukungan bagi mereka yang mungkin mengalami atau menyaksikan kasus pelecehan seksual.
Kegiatan ini juga merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan FAHUM dalam mempromosikan kesetaraan gender dan menghormati hak asasi manusia, sejalan dengan standar dan kebijakan nasional maupun internasional terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi.
