Surabaya, 13 November 2024 – Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi (Puskolegis) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (FSH UINSA) kembali menggelar diskusi ilmiah bertajuk Legal Discourse dengan tema “Pilkada dengan Calon Tunggal: Pemilihan Ulang atau Kotak Kosong?”. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 13 November 2024, mulai pukul 15.00 WIB di Meeting Room lantai 2 FSH (ruang A 201), dan menghadirkan narasumber utama Elva Imeldatur Rohmah, M.H., seorang dosen Hukum Pemilu sekaligus peneliti di Puskolegis FSH UINSA. Acara ini bertujuan untuk membahas secara mendalam isu-isu hukum yang muncul dalam pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal, sebuah fenomena yang belakangan ini semakin sering terjadi di Indonesia.
Fenomena pilkada dengan calon tunggal menjadi topik yang semakin relevan dan memicu perdebatan hangat, terutama berkaitan dengan apakah pemilihan ulang atau kotak kosong adalah solusi yang paling tepat dalam situasi ini. Dalam acara ini, Elva Imeldatur Rohmah, M.H. mengajak para peserta untuk mendalami aspek hukum dan demokrasi terkait dengan penyelenggaraan pilkada yang hanya diikuti oleh satu calon. “Pilkada dengan calon tunggal berpotensi mengurangi kualitas demokrasi karena membatasi pilihan politik masyarakat. Namun, dari sisi hukum, kita juga harus mempertimbangkan keabsahan proses tersebut dan bagaimana memastikan hak konstitusional masyarakat tetap terjamin,” ujarnya.
Elva kemudian mengelaborasi dua pilihan utama yang sering muncul dalam pilkada dengan calon tunggal, yaitu pemilihan ulang dan kotak kosong. Pemilihan ulang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih calon pemimpin daerah secara langsung setelah calon tunggal yang ada dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi harapan masyarakat. Di sisi lain, kotak kosong memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memberikan suara pada kotak kosong jika mereka tidak setuju dengan calon yang ada. Elva menyoroti bahwa meskipun kedua opsi ini tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, penerapannya di lapangan tetap membutuhkan kajian yang mendalam agar tidak bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi yang mengedepankan hak rakyat untuk memilih pemimpin yang mereka percayai.
Penting untuk dipahami bahwa setiap opsi memiliki implikasi hukum yang berbeda, baik dalam aspek prosedural maupun dampaknya terhadap stabilitas politik dan pemerintahan daerah. Elva menjelaskan bahwa pemilihan ulang akan mempengaruhi jadwal tahapan pilkada yang sudah direncanakan, yang berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam proses pergantian kepala daerah. Sementara itu, kotak kosong sebagai opsi alternatif juga tidak bebas dari kontroversi, terutama dalam hal efektivitasnya dalam mencerminkan kehendak rakyat dan dampaknya terhadap legitimasi calon terpilih. “Keduanya memiliki tantangan yang besar, baik dari segi peraturan yang harus disesuaikan maupun dari perspektif masyarakat yang mungkin akan meragukan keabsahan hasil pemilu jika hanya ada satu calon,” jelas Elva.
Kegiatan ini berlangsung secara interaktif, dengan peserta yang terdiri dari mahasiswa dan beberapa dosen FSH yang memberikan pertanyaan, masukan, serta pandangan kritis. Para peserta tidak hanya mendengarkan penjelasan dari narasumber, tetapi juga memberikan pendapat dan pandangan mereka tentang implikasi hukum dari pilkada dengan calon tunggal. Beberapa peserta mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait terbatasnya pilihan yang diberikan kepada masyarakat dalam kondisi calon tunggal, dan mengusulkan agar mekanisme demokrasi dalam pilkada lebih terbuka dan inklusif. Mereka juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap proses pemilihan untuk mencegah adanya kecurangan atau manipulasi yang dapat merugikan hak suara rakyat.
Puskolegis FSH UINSA berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan pemahaman hukum yang lebih baik, terutama mengenai penerapan hukum dalam pemilu dan pilkada. Diskusi ini juga bertujuan untuk membuka ruang bagi pemikiran-pemikiran kritis terkait mekanisme pilkada dengan calon tunggal dan mencari solusi yang dapat menjaga kualitas demokrasi lokal. Sebagai lembaga yang berfokus pada kajian hukum konstitusi dan legislasi, Puskolegis terus berkomitmen untuk menjadi pusat diskusi dan riset yang dapat memberi wawasan dan solusi bagi pengembangan sistem hukum dan politik di Indonesia.
Melalui forum seperti ini, Puskolegis FSH UINSA ingin memperkaya pemahaman masyarakat akademik dan praktisi hukum mengenai tantangan yang ada dalam praktik pemilu dan pilkada, serta memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan. Diskusi ini juga diharapkan dapat mendorong terciptanya kebijakan yang lebih baik, yang tidak hanya menjaga keabsahan proses pemilihan, tetapi juga memperkuat partisipasi politik masyarakat dalam memilih pemimpin yang mereka percayai.
Reportase: George As’ad Haibatullah El Masnany
Redaktur: George As’ad Haibatullah El Masnany
Desain Foto: Challista Zahra Zahirah
