Menggugah Kesadaran Politik:
Strategi KPU Kota Mojokerto Membangun Partisipasi di Pemilu 2024
Oleh
Muchlis, S.Sos.I., M.Si.
(Kaprodi ILKOM, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya)
Dalam persiapan menghadapi Pemilihan Presiden 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa masyarakat terlibat aktif dalam proses politik. KPU menyadari bahwa kesadaran politik yang kuat merupakan landasan utama bagi keberhasilan sebuah pemilu yang adil dan demokratis. Namun, membangun kesadaran politik bukanlah tugas yang mudah. Bagaimana strategi komunikasi KPU Mojokerto dalam merespons tantangan ini ?. Artikel ini akan membahas langkah-langkah yang diambil oleh KPU Kota Mojokerto dan tantangan yang mereka hadapi dalam mengembangkan kesadaran politik dan pemberdayaan masyarakat di era digital.
Optimalisasi Media Sosial dan Jaringan Lokal
Salah satu kunci keberhasilan KPU Kota Mojokerto dalam meningkatkan partisipasi pemilih adalah kemampuannya untuk memanfaatkan berbagai saluran komunikasi yang ada, mulai dari media sosial, website resmi, hingga media massa lokal. Seiring dengan perkembangan teknologi, KPU Mojokerto secara cerdas memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter untuk menjangkau pemilih muda dan pemula. Generasi ini, yang tumbuh bersama internet, lebih mudah terlibat ketika informasi disampaikan melalui platform yang sudah akrab bagi mereka.
Keberhasilan KPU dalam merangkul pemilih muda ini tidak hanya berkat penggunaan media digital. Lebih dari itu, KPU juga melibatkan tokoh-tokoh lokal dan komunitas, yang dipercaya oleh masyarakat untuk menyebarkan informasi terkait pemilu. Penelitian ini menunjukkan bahwa individu cenderung lebih terlibat ketika informasi disampaikan oleh orang-orang yang mereka kenal dan percayai. Dengan mengandalkan jaringan sosial yang ada, KPU berhasil meningkatkan partisipasi di berbagai segmen masyarakat.
Di samping itu, program pendidikan pemilih juga menjadi bagian penting dari strategi KPU. Fokus pada literasi politik ini membantu masyarakat untuk memahami proses pemilu secara lebih mendalam dan membuat keputusan politik yang lebih rasional. Program ini tidak hanya menyasar pemilih muda, tetapi juga kelompok marginal seperti difabel dan lansia. Pendekatan tatap muka yang dilakukan di komunitas lokal telah terbukti efektif dalam menyampaikan informasi kepada kelompok-kelompok yang mungkin kesulitan mengakses teknologi digital.
Tantangan Akses Informasi dan Literasi Digital
Di tengah berbagai keberhasilan yang dicapai KPU Kota Mojokerto, masih ada beberapa tantangan signifikan yang menghambat strategi komunikasi politik ini. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan akses terhadap internet, terutama di wilayah pinggiran dan pedesaan. Meskipun media sosial menjadi alat yang kuat dalam menjangkau pemilih, sebagian masyarakat di Mojokerto belum memiliki akses internet yang memadai untuk mendapatkan informasi secara langsung. Ini membuat penyebaran informasi pemilu tidak merata, sehingga KPU harus berupaya keras untuk menjangkau kelompok-kelompok yang terpinggirkan secara digital.
Selain masalah akses, rendahnya literasi digital juga menjadi kendala dalam memastikan bahwa informasi yang diterima masyarakat dapat dipahami dengan baik. Lansia, misalnya, seringkali kesulitan memahami teknologi digital, yang menyebabkan mereka lebih bergantung pada media massa tradisional seperti radio dan televisi. Di sinilah pentingnya pendekatan multikanal yang digunakan KPU dalam menggabungkan media digital dan tradisional untuk memastikan informasi menjangkau seluruh segmen masyarakat.
Melawan Apatisme Politik dan Disinformasi
Tantangan lainnya adalah apatisme politik yang masih ditemukan di sebagian masyarakat Mojokerto. Beberapa warga merasa tidak memiliki hubungan yang kuat dengan sistem politik, sehingga tidak merasa terlibat dalam proses pemilu. Hal ini diperburuk oleh adanya hoaks dan disinformasi yang menyebar dengan cepat di media sosial, yang dapat menggerus kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Dalam konteks ini, kelompok-kelompok yang memiliki pandangan serupa cenderung memperkuat bias mereka melalui informasi yang salah, sehingga menurunkan partisipasi politik mereka.
Untuk mengatasi masalah ini, KPU perlu memperkuat pendidikan literasi digital, terutama dalam membantu masyarakat memahami bagaimana memverifikasi informasi secara kritis. Melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar di komunitas lokal juga dapat membantu membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan proses pemilu. Dengan melibatkan figur yang dianggap memiliki kesamaan nilai dan pandangan dengan audiens, KPU dapat lebih efektif dalam melawan disinformasi dan memperkuat partisipasi politik.
Pentingnya Komunikasi yang Terstruktur dan Inklusif
Dari perspektif teori komunikasi politik, strategi yang diterapkan oleh KPU Mojokerto mendukung pandangan bahwa pesan politik yang disampaikan melalui berbagai kanal media lebih efektif menjangkau masyarakat. Dalam konteks Mojokerto, keberhasilan ini terlihat dari peningkatan partisipasi pemilih, khususnya di kalangan pemilih muda dan pemula. Pendekatan yang terstruktur, yang menggabungkan media digital dengan tatap muka, menunjukkan bahwa KPU mampu menyesuaikan strategi komunikasinya agar relevan bagi setiap segmen masyarakat.
Keberhasilan KPU juga menggarisbawahi pentingnya kesesuaian antara sumber pesan dan penerima. Ketika informasi disampaikan oleh tokoh yang memiliki afinitas sosial dengan audiens, kepercayaan dan keterlibatan politik meningkat. Ini mencerminkan bahwa komunikasi politik tidak hanya tentang penggunaan media, tetapi juga tentang bagaimana informasi diproses dan diterima dalam konteks sosial yang ada.
Namun, tantangan dalam akses informasi dan apatisme politik menunjukkan bahwa kesenjangan digital masih menjadi masalah signifikan. Bagi masyarakat yang terpinggirkan secara teknologi, inovasi dalam komunikasi politik perlu disertai dengan infrastruktur yang memadai serta program literasi digital yang komprehensif. Ini sejalan dengan pandangan bahwa kesenjangan dalam akses terhadap informasi memperburuk ketimpangan dalam partisipasi politik.
Membangun Masa Depan Demokrasi yang Inklusif
Strategi komunikasi politik yang inklusif dan terstruktur adalah kunci untuk membangun masa depan demokrasi yang lebih kuat dan partisipatif. KPU Kota Mojokerto telah menunjukkan bahwa pendekatan yang cerdas dan adaptif dapat meningkatkan partisipasi politik, bahkan di tengah tantangan teknologi dan sosial. Namun, kerja keras masih diperlukan untuk mengatasi kesenjangan digital, melawan disinformasi, dan membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat secara lebih mendalam dan memperkuat pendidikan politik, Mojokerto dapat menjadi model bagaimana strategi komunikasi politik yang efektif dapat memberdayakan masyarakat dan memperkuat demokrasi.
