Masih terang dipandangan kita, Senin 21 Oktober 2024 Presiden Prabowo Subianto telah melantik jajaran Menteri dan Wakil Menteri di Istana Merdeka. Setidaknya terdapat 48 Menteri dan 56 Wakil Menteri yang menduduki Kabinet Merah Putih tersebut, meskipun tidak sedikit yang mengklaim bahwa kabinet ini merupakan kabinet yang paling gemuk sejak Orde Baru hingga Reformasi. Pelantikan kabinet baru dalam pemerintahan Prabowo Subianto menandai awal dari sebuah babak baru dalam perjalanan politik Indonesia. Kabinet ini disusun di tengah ekspektasi besar dari masyarakat, investor, serta pengamat politik yang berharap adanya perubahan signifikan dalam berbagai aspek, mulai dari reformasi birokrasi, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Namun, di balik antusiasme tersebut, muncul pula berbagai pertanyaan: Apakah kabinet ini mampu menghadapi tantangan besar yang ada? Apakah penyusunan kabinet ini menjadi langkah maju bagi Indonesia, atau justru menghadirkan tantangan baru yang tidak terduga?
Langkah Maju: Kabinet yang Inklusif dan Profesional
Salah satu poin positif dari kabinet Merah Putih adalah upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan profesional. Beberapa nama yang masuk dalam jajaran kabinet berasal dari kalangan profesional dengan rekam jejak yang kuat di bidangnya. Hal ini menunjukkan bahwa niat Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan kementerian-kementerian kunci dipimpin oleh individu yang kompeten dan mampu bekerja dengan cepat. Sosok-sosok berpengalaman di bidang ekonomi, misalnya, dipercaya untuk mengatasi stagnasi ekonomi dan mendorong pertumbuhan di tengah kondisi global yang menantang. Fokus pada pembangunan infrastruktur yang lebih terintegrasi, peningkatan daya saing sumber daya manusia, serta transformasi digital juga menjadi agenda utama yang diemban oleh beberapa menteri baru. Jika dijalankan dengan baik, ini bisa menjadi langkah maju dalam mendorong kemajuan ekonomi Indonesia dan memperbaiki tata kelola pemerintahan. Selain itu, kabinet ini juga mencerminkan upaya Presiden untuk merangkul berbagai kalangan politik. Koalisi partai-partai yang membentuk pemerintahan ini, meskipun heterogen, bisa menjadi kekuatan jika digunakan dengan baik. Kolaborasi lintas partai dapat menjadi dasar yang kuat untuk stabilitas politik dan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan strategis.
Tantangan Baru: Potensi Ketidakselarasan dan Beban Politik
Namun, penyusunan kabinet ini tidak sepenuhnya terlepas dari tantangan besar. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintahan Prabowo Subianto adalah bagaimana mengelola heterogenitas di dalam kabinet itu sendiri. Dengan adanya representasi dari berbagai partai politik, ada kekhawatiran bahwa agenda-agenda politik yang berbeda bisa menjadi penghalang bagi efektivitas kabinet. Setiap partai tentu memiliki kepentingan politiknya masing-masing, dan jika tidak dikelola dengan baik, ini dapat menghambat harmonisasi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, beberapa penunjukan menteri, terutama yang berasal dari kalangan politikus, memunculkan pertanyaan mengenai loyalitas mereka. Apakah mereka akan fokus pada kepentingan bangsa, ataukah lebih mementingkan agenda partai dan golongan? Tantangan ini semakin nyata ketika kabinet harus berhadapan dengan isu-isu sensitif, seperti reformasi birokrasi atau kebijakan ekonomi yang mungkin tidak populer di kalangan tertentu. Di sisi lain, meskipun kabinet ini memiliki banyak sosok profesional, beberapa ahli hukum dan ketatanegaraan menyayangkan adanya penunjukan menteri yang dianggap kurang berpengalaman dalam bidang yang diembannya. Hal ini bisa menjadi tantangan ketika kementerian-kementerian tersebut harus beradaptasi cepat dengan tantangan global dan domestik yang semakin kompleks.
Kebijakan Ekonomi: Harapan dan Kekhawatiran
Salah satu fokus utama dari kabinet Prabowo adalah penguatan ekonomi, terutama dalam hal peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan lapangan pekerjaan. Namun, upaya ini tidak lepas dari sejumlah tantangan besar, seperti ketidakpastian ekonomi global, tingginya angka pengangguran, serta ketimpangan sosial yang semakin lebar. Meski demikian, jika Presiden mampu mendorong sinergi antara kementerian terkait dengan sektor swasta dan masyarakat, potensi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif sangat besar. Pembangunan infrastruktur yang lebih merata, misalnya, dapat membuka peluang ekonomi baru di wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal. Namun, kekhawatiran tetap ada terkait kemampuan kabinet ini dalam menjaga stabilitas fiskal, terutama di tengah potensi defisit anggaran yang membesar akibat program-program ambisius yang dicanangkan. Reformasi di bidang perpajakan dan kebijakan fiskal menjadi salah satu kunci untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dikejar tidak justru memberatkan anggaran negara.
Penegakan Hukum: Konsistensi atau Tantangan?
Dalam kabinet Presiden Prabowo, posisi menteri-menteri terkait dengan penegakan hukum seperti Menteri Hukum dan HAM serta Jaksa Agung menjadi sorotan. Di era ini, isu utama yang dihadapi adalah pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, serta keadilan dalam penegakan hukum, terutama di kalangan elit politik dan ekonomi. Presiden Prabowo telah lama menyuarakan keinginannya untuk memberantas korupsi dan menciptakan birokrasi yang bersih dan efisien. Namun, tantangan dalam hal ini bukanlah hal yang mudah. Dalam kabinetnya, beberapa pos penting diisi oleh politisi dari berbagai partai yang membentuk koalisi pemerintahan. Hal ini dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan dalam penegakan hukum, terutama jika kasus-kasus yang melibatkan tokoh-tokoh penting partai-partai besar terungkap. Konsistensi dalam penegakan hukum tanpa memandang posisi politik menjadi ujian nyata bagi kabinet ini. Selain itu, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terus menjadi institusi kunci dalam memberantas korupsi. Selama beberapa tahun terakhir, independensi KPK dipertanyakan oleh publik, terutama setelah perubahan UU KPK yang dinilai melemahkan institusi tersebut. Kabinet Presiden Prabowo perlu menunjukkan komitmen yang jelas dalam mendukung penguatan KPK agar mampu bekerja tanpa intervensi politik. Terlebih isu-isu eksis lainnya juga masih belum mampu terselesaikan layaknya, reformasi peradilan, kriminalisasi aktivis dan kebebasan berekspresi, kebebasan HAM, tumpeng tindih regulasi dan peraturan perundang-undangan sampai dengan perlindungan lingkungan hidup.
Hak Asasi Manusia: Prioritas atau Retorika?
Isu hak asasi manusia (HAM) di Indonesia sering kali diwarnai dengan masalah impunitas atas pelanggaran HAM masa lalu, serta isu-isu kontemporer terkait kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan hak minoritas. Dalam pemerintahan Presiden Prabowo, hal ini menjadi isu sensitif mengingat rekam jejak masa lalu Presiden Prabowo yang masih dikaitkan dengan tuduhan pelanggaran HAM, khususnya terkait peristiwa 1998. Meski Presiden Prabowo telah berulang kali menyangkal keterlibatannya, ini tetap menjadi bayang-bayang dalam upaya pemerintahannya untuk memperbaiki citra penegakan HAM di Indonesia. Kabinet Presiden Prabowo diharapkan memiliki agenda kuat dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang hingga kini belum terselesaikan. Namun, langkah konkret untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti kasus Trisakti, Semanggi, atau kasus pelanggaran HAM di Aceh dan Papua masih menjadi tanda tanya. Pemerintahan sebelumnya telah mencoba mengambil langkah-langkah rekonsiliasi dan mencari keadilan bagi korban, tetapi hasilnya belum memuaskan. Selain itu, masalah HAM di Papua tetap menjadi salah satu isu paling kompleks yang harus dihadapi kabinet Presiden Prabowo. Konflik bersenjata yang melibatkan kelompok separatis dan militer, serta dugaan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan di Papua, menjadi ujian besar dalam upaya pemerintah untuk menangani masalah ini secara komprehensif. Penyelesaian masalah Papua tidak hanya membutuhkan pendekatan keamanan, tetapi juga pendekatan humanis yang menghormati hak-hak masyarakat asli Papua, termasuk pengakuan terhadap hak-hak adat dan akses keadilan yang lebih baik.
Langkah Maju atau Tantangan Baru?
Kabinet baru Presiden Prabowo membawa harapan besar, namun juga tidak lepas dari tantangan. Di satu sisi, ada potensi besar untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan profesional, dengan fokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Namun, di sisi lain, tantangan-tantangan politik dan teknokratis yang dihadapi oleh kabinet ini sangat nyata. Keberhasilan kabinet ini akan sangat bergantung pada kemampuan Presiden Prabowo dan para menterinya dalam mengelola dinamika internal serta menavigasi tantangan eksternal. Apakah kabinet ini mampu menjadi langkah maju bagi Indonesia, atau justru menghadirkan tantangan baru yang lebih kompleks? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun, satu hal yang pasti, masyarakat Indonesia menaruh harapan besar pada pemerintahan baru ini untuk membawa perubahan yang lebih baik.
Oleh:
Moh. Bagus, M.H.
Peneliti Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Dosen Fakultas Syariah dan Hukum – UIN Sunan Ampel Surabaya
