Pada hari Selasa, 23 April 2024 kemarin, Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (FISIP UINSA), Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, M.Si., memimpin rapat penyusunan dokumen rekomendasi terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik tahun 2023. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya kolaboratif antara FISIP UINSA dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Rapat ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi yang akan menjadi dasar bagi Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Gresik dalam meningkatkan kinerja dan pencapaian dalam berbagai bidang, termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, dan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif.
Selaku pimpinan rapat, Wakil Dekan III menekankan pentingnya kerja sama antara akademisi dan pemerintah daerah dalam menyusun rekomendasi yang berkualitas dan berdampak positif bagi masyarakat. Beliau juga mengajak seluruh peserta rapat yang terdiri dari dosen-dosen FISIP UINSA untuk secara teliti dan cermat menyusun dokumen rekomendasi tersebut, guna memastikan kontribusi yang signifikan dalam upaya peningkatan kualitas pemerintahan daerah.
Rencananya, hasil rekomendasi yang disusun oleh tim ahli FISIP UINSA akan disampaikan pada Sidang Pleno DPRD yang digelar pada hari Jumat, tanggal 25 April 2024 mendatang. Kerja sama antara FISIP UINSA dan DPRD Kabupaten Gresik dalam penyusunan rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi contoh kolaborasi yang berhasil antara akademisi dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan good governance yang berkesinambungan.
Kegiatan ini menjadi langkah konkret FISIP UINSA untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Selain itu, kerja sama dengan DPRD Kabupaten Gresik ini juga semakin memperkuat sinergi antara lembaga pendidikan tinggi dengan pemerintah dalam menghasilkan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik. (WD)
