United Nations (UN) melakukan E-Government Survey tahun 2022 yang menempatkan Indonesia pada peringkat 77 atas kinerjanya dalam pengembangan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hasil survei tersebut membuat Indonesia naik 11 peringkat dari urutan 88 di tahun 2020 dan urutan 107 di tahun 2018.
Memang benar isu seputar Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik atau yang bisa disebut dengan E-Government (E-Gov) tetap memantik perhatian pemimpin pemerintahan, tidak hanya di pusat tetapi hingga di pemerintahan daerah. Hal ini mengemuka pada Kuliah Tamu tentang Egovernment yang diselenggarakan oleh Prodi Sistem Informasi Fak. Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel Surabaya, Rabu 7 Juni 2023.
Hadir sebagai pembicara Noer Chamid, S.SI, M.Si Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kabupaten Lamongan. Kuliah tamu ini dimoderatori oleh Yusuf Amrozi, M.MT Dosen Sistem Informasi UINSA. Menurut Yusuf, kuliah tamu ini dimaksudkan untuk memberikan spektrum yang lebih luas tentang praktik atau penerapan Egov di instansi pemerintahan daerah, sehingga mahasiswa tidak hanya mendapatkan wawasan secara teoritis di bangku perkuliahan saja. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 50 mahasiswa secara daring yang menempuh matakuliah Egovernment serta sejumlah mahasiswa prodi Sistem Informasi lainnya.
“Dengan data kita bisa bekerja, dengan data kita bisa berbicara,”
Demikian tagline yang disampaikan oleh Noer Chamid, S.Si, M.Si, selaku pemateri kuliah tamu ini. “jika data salah, maka yang dilaksanakan dan dikerjakan juga pasti salah”, ungkap alumni S1 UB dan S2 ITS pada Jurusan Statistik ini. Dengan demikian yang utama yang harus diberesin adalah validitas data. “Data harus kuat dan valid agar menciptakan kinerja pemerintahan yang maksimal”, paparnya.
“Semua data harus satu pintu dan harus terintegrasi, jangan sampai data pusat, provinsi, dan daerah tidak terhubung. Sehingga jika data terintegrasi dengan baik akan menciptakan pelayanan publik dan pembangunan yang maksimal. Oleh karena itu hal ini bagian dari tarjet Satu Data, yang dicanangkan oleh pemerintahan pusat, papar Noer Chamid yang telah 17 berkiprah sebagai ASN di Pemkab Lamongan ini.
Dwi Rolliawati, M.T selaku Kaprodi Sistem Informasi mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan ini sebagai sarana untuk mengembangkan perspektif mahasiswa dengan dunia luar khususya dalam bidang SPBE. “Acara seperti ini bagus sekali untuk mengupgrade pengetahuan mahasiswa dengan mengenal perspektif baru dari praktisi SPBE”, imbuh Dwi.
Menutup kuliah tamu ini, Yusuf selaku dosen pengampu matakuliah Egov sekaligus moderator menandaskan bahwa peningkatan indeks kualitas Egovernment diukur setidaknya melalui tiga dimensi, yaitu; Democratic Dimension, Service Dimension, dan Administrative Dimension. Democratic Dimension kalau dalam konteks kampus, berarti sejauhmana iklim kebebasan akademik mampu meningkatkan produktivitas karya dan inovasi sivitas akademika. Service Dimension berkaitan dengan kualitas layanan organisasi pemerintahan, serta Administrative Dimension berkaitan dengan dukungan sistem teknologi informasi dalam menunjang efektivitas dan efisiensi manajemen operasional pemerintahan.
