Kamis, 13 November — 2025 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya telah sukses dalam menyelenggarakan Halaqah Pesantren dengan mengusung tema “Penguatan Kelembagaan Pendirian Direktorat Jenderal” yang bertempat di Ruang Amphitheater Gedung Twin Tower UIN Sunan Ampel Surabaya, berlangsung sejak pukul 07.30 WIB hingga selesai.
Agenda ini menghadirkan rektor UINSA yang sekaligus menjadi narasumber pada kesempatan kali ini, Bapak Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip., SEA., M.Phil., Ph.D., jajaran para pimpinan universitas, para civitas akademika, serta mengundang pemateri lainnya antara lain Bapak Dr. H. Basnang Said, S.Ag., M.Ag., Bapak KH. Abdul Hakim Mahfudz, dan Bapak KH. Miftachul Akhyar. Forum tersebut menyajikan pandangan dari beberapa tokoh akademik, termasuk ulama yang komprehensif terkait arah kebijakan penguatan pesantren dalam sistem pendidikan nasional, terutama pada aspek kelembagaan serta spiritualitas keilmuan Islam. Halaqah Pesantren dilaksanakan dengan tujuan untuk membahas penguatan terhadap kelembagaan pesantren dalam konteks rencana atau kebutuhan pembentukan Direktorat Jenderal dari sudut perspektif hukum.
Dalam ranah akademik, forum ini tidak semata-mata menjadi ajang diskusi ilmiah, tetapi sebagai momentum strategis yang turut membangun dan menguatkan ukhuwah di antara para akademisi, lingkup ulama, maupun pemangku kebijakan. Melalui agenda semacam ini, kolaborasi antarlembaga dapat terjalin lebih erat demi memperkuat peran pesantren dalam kehidupan bermasyarakat.
Tiba pada sesi pemateri pertama, Bapak Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip., SEA., M.Phil., Ph.D., yang sekaligus salah satu tokoh akademisi UINSA, menekankan bahwa pesantren bukan hanya institusi pendidikan yang dinilai semata pendidikan tradisional, melainkan pranata sosial dengan potensi besar dalam memperkuat karakter bangsa melalui penerapan karakteristik dan nilai-nilai agama dan budaya lokal.
“Pesantren merupakan sumber moralitas dalam peradaban. Karena itu, sebagai upaya penguatan kelembagaan, pesantren menjadi langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan fungsi keilmuan, sosial, dan dakwah di tengah perubahan global,” ujarnya.
Sementara pada kesempatan yang sama, pemateri kedua Bapak Dr. H. Basnang Said, S.Ag., M.Ag., menyoroti dimensi regulasi yang menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola pesantren yang adaptif dan akuntabel. Beliau turut menyampaikan bahwa gagasan pendirian Direktorat Jenderal Pesantren merupakan kebutuhan yang perlu diperhatikan agar kebijakan pemerintah terhadap pesantren lebih terfokus serta terkoordinasi dengan baik.
“Harapan dengan adanya Direktorat Jenderal ini, nantinya pengelolaan pesantren bisa lebih terarah diantaranya pada mekanisme pendataan, pembinaan, bahkan pengembangan kurikulum dan sistem ekonomi pesantren,” ungkapnya.
Dengan terselenggaranya forum diskusi yang berlangsung interaktif yang juga diwarnai sesi tanya jawab dari para peserta yang hadir diantaranya terdiri dari para civitas akademika dari dalam kampus terlebih pada jajaran komunitas pesantren. Beragam pertanyaan dan masukan memunculkan kesimpulan terkait strategi dalam mengintegrasikan sistem manajemen modern ke dalam pesantren tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisionalnya.
Dilanjutkan sesi berikutnya, Bapak KH. Abdul Hakim Mahfudz menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kemandirian pesantren dan dukungan struktural dari negara. Dalm konteks tersebut disoroti bahwa pesantren memiliki tradisi keilmuan yang kuat dan harus tetap menjaga otonominya, meskipun kenyataannya telah mengikuti arus pada sistem administrasi modern saat ini.
“Jiwa kemandirian dalam pesantren merupakan hal yang telah ditanamkan sebagai inti pendidikan karakter, namun dalam era sekarang, sinergi antara masyarakat dengan pemerintah menjadi keniscayaan penting untuk menjamin keberlanjutan dan pemerataan manfaat pendidikan Islam,” tutur beliau.
Selanjutnya, Bapak KH. Miftachul Akhyar, sebagai ulama dan pimpinan organisasi keagamaan, menyoroti aspek spiritual dan nilai dasar pesantren yang harus tetap dijaga dalam proses penguatan kelembagaan. Meskipun pada isu era digital yang hampir menggulung arus kebudayaan tradisional pesantren terhadap kehilangan jati diri. Dengan ini peran kelembagaan secara krusial sebagai pusat pendidikan yang menanamkan nilai-nilai keikhlasan, tawadhu’, dan tanggung jawab sosial.
“Modernisasi kelembagaan tidak boleh menghapus identitas pesantren. Justru semakin dapat dikembangkan dengan memperluas manfaat pesantren bagi masyarakat luas,”
Serangkaian acara ditutup dengan pembacaan doa bersama dan penuh harapan agar hasil diskusi keilmuan tersebut dapat menjadi kontribusi nyata dalam memperkuat peran pesantren sebagai pilar pendidikan Islam dan peradaban bangsa. Melalui Halaqah Pesantren ini, UIN Sunan Ampel Surabaya menegaskan komitmennya untuk menjadi pusat pengembangan keilmuan Islam yang adaptif, dan berdaya saing global.
Reportase: Desy Khoirur Rusida
Redaktur: Desy Khoirur Rusida