Kualitas peradaban suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Karenanya, pendidikan harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik. Tentu ini bukan proses yang mudah. Karenanya perlu kerjasama dan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak terkait. Dalam upaya terus meningkatkan kualitas pendidikan, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel bekerjasama dengan Komisi 8 DPR RI menyelenggarakan Program Peningkatan Pendidikan Islam. Diselenggarakan di Hotel Eastern Bojonegoro pada Sabtu 01 November 2025, kegiatan NgoPI (Ngobrol Pendidikan Islam) ini mengambil tema besar Sinergi Masyarakat, Pemerintah dan Legislatif dalam Tata Kelola Pendidikan Islam yang Transparan dan Akuntabel. 

Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini dihadiri oleh 565 dari unsur tokoh agama dan masyarakat. Kyai, ustadz, pimpinan ormas Islam, komite madrasah, dan pemerhati serta aktivis pendidikan hadir dalam kegiatan ini. Dalam sambutannya, Prof. Dr. Ach. Muhibbin Zuhri, M. Agi, menyampaikan bahwa masyarakat memiliki peran yang sangat penting untuk kemajuan bangsa dan negara. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan merasa perlu untuk bersinergi dengan berbagai pihak baik pesantren, sekolah, ma’had Ali, diniyah dan tentu dengan para politisi. Hal ini karena pendidikan merupakan kepentingan bersama dan harus dilaksanakan sebagai kerja kolaboratif. ‘Politik penting, karena pendidikan sangat ditentukan oleh dinamika politik. Kita menitipkan kepentingan dunia pendidikan kepada anggota dewan untuk kepentingan kebijakan pendidikan di tingkat nasional, ‘ tegasnya. Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa acara kali ini sangat strategis karena menjadi ajang untuk menggali aspirasi yang dapat dibawa oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada pembahasan di tingkat komisi agar dapat dirumuskan kebijakan pendidikan yang pro-rakyat. 

Kegiatan yang dikoordinatori oleh Dr. Nuril Huda, M. Pd. ini terbagi menjadi dua sesi pemaparan materi dan diskusi dan jaring aspirasi. Di sesi pagi, Tim Ahli Komisi 8 DPR RI, Wahyu Mulyana Putra, M.Si. memaparkan terkait peran penting dari sinergi antara masyarakat, antara masyarakat, pemerintah dan legislative dalam tata kelola pendidikan. Hal ini ditujukan agar segala kebijakan dan regulasi di DPR dapat tepat sasaran. Sesuai dengan amanat undang-undang, tujuan pendidikan adalah mencerdasakan kehidupan dan membentuk karakter bangsa. Karenanya seluruh pihak memiliki peran penting. ‘Pemerintah menyusun kebijakan sampai ke tataran teknis. DPR menganalisa usulan kebijakan, memberikan persetujuan dan melakukan pengawasan pelaksanaan. Masyarakat memastikan peserta didik memiliki dukungan yang baik, berperan sebagai guru maupun sebagai penyedia layanan pendidikan baik dalam bentuk pesantren madrasah maupun lembaga lain, ’ paparnya. 

Sesi siang diisi oleh perwakilan dari unsur pemerintah dalam hal ini adalah Fathur Rohim, M. Pd.. Kepala Bidang Pendidikn dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro ini memaparkan visi, misi dan program unggulan pendidikan dalam rencana jangka menengah daerah. Untuk mewujudkan Bojoneforo yang makmur dan membanggakan, Dinas pendidikan mendukung upaya pencapaian misi pertama yaitu membangun sumber daya manusia Bojonegoro yang berkualitas, unggul, berbudaya, berakhlak dan bahagia. Untuk pencapaian program tersebut ada 4 arah kebijakan utama yaitu peningkatan mutu dan relevansi pendidikan Islam, transparansi anggaran dan program, akuntabilitas public serta sinergi pemerintah, masyarakat dan legislatif. Secara detil beliau menyampaikan 13 program unggulan Dinas Pendidikan yang diimplementasikan dalam bentuk diantaranya revitalisasi madrasah dan pondok pesantren, pelatihan manajemen dan tata kelola, digitalisasi lembaga maupun pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan maupun insentif bagi marbot, modin serta hibah untuk lembaga pendidikan dan tempat peribadatan. Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa sinergi yang baik dari berbagai pihak sangat diperlukan karena ‘pendidikan yang baik bukan hanya mencerdaskan, tetapi juga menumbuhkan kejujuran dan tanggung jawab sosial,’ pungkasnya.

Berkat kolaborasi yang baik antara Komisi 8 DPR RI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan serta Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, kegiatan berjalan cukup lancar dan kondusif. Peserta terlibat aktif dalam dialog interaktif dengan para narasumber. Semoga kedepan kolaborasi ini bukan hanya dalam tataran penyelenggaraan sosialisasi dan jaring aspirasi program namun juga pada penyelenggaraan dan evaluasi pendidikan untuk pendidikan Indonesia yang lebih maju.