Surabaya, 10 September 2025 – Pusat Kajian Hukum dan Legislatif (PUSKOLEGIS) Fakultas Syariah dan hukum (FSH) UIN Sunan Ampel Surabaya kembali menggelar forum diskusi ilmiah bertajuk Legal Discourse: Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Prespektif Konstitusi Keadilan Sosial pada Rabu,10 September 2025. Kegiatan ini berlangsung di Meeting Room Lt.2 FSH (A.201) yang dimulai pukul 13.00 WIB hingga selesai. Tujuan dari acara ini tentu tidak lain sebagai penanggulangan lebih intensif mengenai keberlanjutan berbagai program prioritas yang telah berjalan dan penguatan program unggulan di Indonesia, baik dalam dua kebijakan strategis, yakni: kebijakan fiskal jangka menengah dan kebijakan fiskal jangka pendek.
Diskusi ini menghadirkan narasumber utama yakni Helga Nurmila Sari, S.H., M.H., dosen sekaligus peneliti PUSKOLEGIS FSH UINSA. Dalam paparannya, beliau menyoroti arah kebijakan fiskal Indonesia serta menekankan pentingnya gagasan Konstitusi Keadilan Sosial yang pernah dikemukakan Prof. Jimly Asshiddiqie melalui konsep Konstitusi Hijau dan Konstitusi Ekonomi.
Helga menjelaskan bahwa pemerintah berupaya menghadirkan keadilan dan pemerataan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi beliau juga menegaskan dalam praktiknya pemerintah masih sering mendapati tantangan yang juga mendatangkan banyak pertanyaan dari masyarakat, terkait dengan keraguan atas apakah kebijakan fiskal benar-benar telah mencerminkan amanat konstitusi tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ”Dukungan dari beberapa pihak selain dari pemerintah juga perlu diperhatikan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan melalui alokasi dana berbasis kinerja dan percepatan penyaluran setiap wilayah”, tambahnya.
Lebih lanjut, Helga menjelaskan problematika maraknya praktik korupsi, hiperegulasi, serta kelemahan peraturan perundang-undangan yang kerap menghambat partisipasi dan distribusi anggaran. Kondisi ini, menurutnya, membuat kebijakan fiskal Indonesia belum sepenuhnya selaras dengan cita-cita konstitusi keadilan sosial.
Acara ini dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari akademisi, mahasiswa, hingga praktisi hukum yang memiliki ketertarikan terhadap isu kebijakan fiskal. Diskusi berjalan dengan sangat interaktif, sebab tidak hanya dapat memberikan berbagai tanggapan namun juga pertanyaan seputar keberlanjutan terkait kebijakan fiskal dalam prespektif konstitusi keadilan sosial di Indonesia. Beberapa audience juga mengamati pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang ada agar lebih relevan dengan perkembangan sosial dan ekonomi.
Selain sebagai forum diskusi, acara ini juga menjadi ajang memperluas jejaring akademik dan profesional antar peserta. Harapannya, kolaborasi yang terjalin dapat menghasilkan penelitian, kajian, maupun rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif sehingga nilai-nilai keadilan sosial tidak hanya berhenti pada tataran wacana, melainkan benar-benar terimplementasi dalam praktik kebijakan fiskal Indonesia.
Secara garis besar kegiatan ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam dinamika kebijakan fiskal Indonesia dalam bingkai konstitusi dan cita-cita keadilan sosial. Dimana desain kebijakan fiskal Indonesia tahun 2025 ini mengarahkan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Legal Discourse ini merupakan bagian dari agenda rutin PUSKOLEGIS FSH UINSA dalam rangka memperkaya wacana akademik serta memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan hukum di Indonesia. Dengan adanya diskusi seperti ini, diharapkan lahir gagasan-gagasan baru yang dapat membantu dalam merumuskan kebijakan fiskal Indonesia yang adil dan merata.
Reportase: Meylanie Shevira Putri Ardian
Redaktur: George As’ad Haibatullah El Masnany