Surabaya, 05 November 2025 — Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi (PUSKOLEGIS) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya menghadirkan forum ilmiah rutin bertajuk “Rekonstruksi Fikih Hukum Tata Negara: Meneguhkan Nilai Islam dalam Politik yang Kontekstual dan Humanis.” Kegiatan yang memiliki tujuan memperluas wawasan civitas akademika dalam memahami relasi antara hukum Islam dan sistem ketatanegaraan modern.

Diskusi ini diselenggarakan secara daring melalui platform Zoom Meeting, dan diikuti oleh mahasiswa, dosen, serta pakar hukum Islam dari berbagai bidangnya. Forum tersebut menghadirkan dua narasumber utama, yakni Ibu Prof. Dr. Nurlailatul Musyafaah, Lc., M.Ag., selaku Direktur PUSKOLEGIS FSH UIN Sunan Ampel Surabaya, serta Bapak Dr. Syamsuri, M.H.I., Direktur FIQHUNA FSH UIN Sunan Ampel Surabaya. 

Tiba pada sesi pemateri pertama, Ibu Prof. Dr. Nurlailatul Musyafaah memberikan sambutan terkait terselenggaranya forum ini yang merupakan bentuk nyata kontribusi FSH dalam memperkuat tradisi ilmiah berbasis diskusi terbuka. Melalui agenda seperti ini, diharapkannya mahasiswa tidak terbatas dalam berpikir kritis dan kontekstual, namun juga mampu menumbuhkan kepekaan sosial terhadap dinamika hukum dan politik di lingkungan masyarakat. 

“Saya mengapresiasi betul mengenai forum akademik seperti ini menjadi ruang penting bagi mahasiswa untuk berlatih nalar hukum, serta dapat berdialog secara terbuka dengan tujuan memperkaya khazanah intelektual dalam kerangka keislaman yang progresif. Sehingga dapat memahami peran hukum Islam dalam mengatur kehidupan bernegara yang modern dan demokratis,” tegasnya

Dalam pemaparan materi selanjutnya, Bapak Dr. Syamsuri, M.H.I., menekankan bahwa Rekonstruksi Fikih Hukum Tata Negara menjadi momentum penting dalam merumuskan ulang relasi antara nilai-nilai Islam dan praktik politik global. Menurutnya, hukum Islam harus hadir secara relevan dan menghadirkan solusi terbaik dalam menghadapi perubahan sistem politik, tanpa meninggalkan nilai dasar keadilan dan kemaslahatan umat. Jika dikaji secara mendalam, politik dalam perspektif Islam semestinya diarahkan pada pembentukan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berpihak kepada rakyat.

“Langkah ini merupakan upaya meneguhkan Islam yang kontekstual dan humanis, atau sekadar respons pragmatis terhadap perubahan zaman, dengan demikian nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan integritas publik harus tetap menjadi pilar utama,” tambahnya.

Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan serta sanggahan kritis dari peserta yang menyoroti isu-isu aktual seperti penerapan nilai Islam dalam era demokrasi konstitusional saat ini, sekaligus pada penerapan hubungan antara fikih dan hukum positif yang berperan sebagai akademisi dalam mendorong politik yang etis dan berkeadilan.

Melalui forum diskusi ini, FSH UIN Sunan Ampel Surabaya kembali menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan sistem akademik yang relevan dengan tantangan zaman. Dengan terselenggaranya agenda berkala ini tidak hanya menjadi sarana bertukar gagasan, tetapi juga wadah silaturahmi intelektual antar peneliti dan mahasiswa terlebih pada mahasiswa yang mempelajari secara meluas hukum Islam di Indonesia.

Kegiatan Diskusi Hukum bertajuk Rekonstruksi Fikih Hukum Tata Negara diharapkan dapat menjadi ruang refleksi bagi seluruh civitas akademika untuk meneguhkan kembali nilai-nilai humanisme Islam dalam kebijakan publik. Dengan demikian Hukum Tata Negara Islam tidak boleh kaku dalam penerapannya, melainkan perlu menyesuaikan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat. Sehingga fikih Hukum Tata Negara mampu bergerak menuju paradigma yang lebih inklusif, demokratis, dan berorientasi pada keadilan sosial.

Reportase: Desy Khoirur Rusida

Redaktur: Desy Khoirur Rusida