Surabaya, 12 September 2025 – Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya menorehkan langkah strategis dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan. Kerja sama ini difokuskan pada penguatan kegiatan Legal Praktik Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), sebagai bentuk komitmen perguruan tinggi untuk menghubungkan ranah akademik dengan praktik nyata di lapangan. Melalui kerja sama ini, FSH UINSA ingin memastikan bahwa lulusan Prodi HTN tidak hanya memiliki pemahaman teoretis mengenai hukum tata negara, tetapi juga mampu melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam administrasi pemerintahan daerah, sehingga mereka siap menghadapi tantangan profesional di berbagai sektor.
Acara penandatanganan berlangsung secara resmi dan dihadiri oleh pimpinan FSH UINSA serta perwakilan Pemkab Pasuruan. Suasana acara tampak hangat dan penuh semangat, menandai langkah konkret kolaborasi antara institusi akademik dengan pemerintah daerah. Momen ini sekaligus menjadi simbol integrasi dunia akademik dengan praktik pemerintahan yang nyata, di mana kedua belah pihak sepakat untuk saling mendukung dalam pengembangan kapasitas mahasiswa melalui kegiatan Legal Praktik, sekaligus membuka ruang untuk penelitian dan kontribusi akademik yang relevan bagi Pemkab Pasuruan.
Dekan FSH UINSA, Dr. Hj. Suqiyah Musafa’ah, M.Ag., dalam sambutannya menekankan pentingnya kerja sama ini sebagai lebih dari sekadar dokumen administratif. Ia menegaskan bahwa kegiatan Legal Praktik merupakan sarana strategis bagi mahasiswa untuk memahami problematika hukum dan tata kelola pemerintahan, serta bagaimana teori hukum tata negara diterapkan dalam praktik sehari-hari. “Legal Praktik di Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) memungkinkan mahasiswa melihat secara langsung dinamika pemerintahan daerah, memahami hak dan kewajiban aparatur, serta menumbuhkan kemampuan analisis kritis yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Kolaborasi ini diharapkan memberikan ruang belajar yang lebih luas, sekaligus menyiapkan mahasiswa untuk menjadi profesional yang adaptif dan siap menghadapi kompleksitas sosial-politik di Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Nurul Kholifah, S.STP, MM., Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Pasuruan, mewakili Pemkab dalam acara tersebut. Ia menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap inisiatif ini, menekankan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam Legal Praktik akan memberi nilai tambah bagi proses tata kelola pemerintahan. “Kerja sama ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengamati dan memahami langsung bagaimana proses birokrasi dan pengambilan keputusan di pemerintahan daerah berlangsung. Kami sangat terbuka terhadap kontribusi akademik yang dapat mendukung kebijakan yang lebih responsif, transparan, dan berpihak pada masyarakat. Harapannya, ide-ide segar dari mahasiswa akan menjadi masukan berharga bagi Pemkab Pasuruan dalam memperkuat tata kelola dan pelayanan publik,” ujarnya.
Melalui kerja sama ini, Prodi HTN diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki pengalaman praktis yang mumpuni. Mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menganalisis kasus nyata, serta membangun integritas dan profesionalisme sejak dini. Lebih jauh, kegiatan Legal Praktik ini diharapkan menjadi wahana untuk menyiapkan calon sarjana hukum yang mampu menjawab tantangan hukum tata negara di era modern, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, dan berkeadilan.
Melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini, kedua institusi sepakat menjalin sinergi dalam berbagai bidang, termasuk penelitian, pengembangan kapasitas akademik, dan praktik hukum yang berorientasi pada masyarakat. Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem akademik yang selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat, sekaligus memperkokoh tata kelola pemerintahan daerah yang berbasis pada transparansi, efisiensi, dan keberlanjutan. Langkah strategis ini sekaligus menjadi tonggak penting bagi FSH UINSA dalam memperluas jejaring kerja sama dan meningkatkan kualitas pendidikan hukum di tingkat nasional.
Reportase: Meylanie Shevira Putri Ardian
Redaktur: George As’ad Haibatullah El Masnany