Pamekasan, 21 Oktober 2025 — Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai pelaksana dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia menggelar kegiatan bertajuk “Sinergi Masyarakat, Pemerintah, dan Legislatif dalam Tata Kelola Pendidikan Islam yang Transparan dan Akuntabel” di Hotel Cahaya Berlian, Pamekasan, Madura.

Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Hj. Ansari, S.Pd.I, anggota Komisi VIII DPR RI periode 2024–2029, yang memaparkan materi “Arah Kebijakan Legislatif untuk Pendidikan Islam yang Akuntabel”, serta Dr. Moh. Zayyadi, M.Pd., Dekan FKIP Universitas Madura, yang membahas “Praktik Tata Kelola Anggaran Pendidikan yang Transparan.”

Peserta kegiatan terdiri dari berbagai unsur masyarakat, antara lain tokoh agama dan masyarakat (kyai, ustadz, pimpinan ormas Islam), perwakilan komite madrasah, aparatur pemerintah daerah bidang pendidikan, serta aktivis pendidikan.

Melalui kegiatan ini, para peserta diajak untuk memperkuat sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan legislatif dalam memastikan tata kelola pendidikan Islam yang berintegritas. Diskusi berjalan interaktif, di mana berbagai masukan konstruktif muncul terkait pentingnya keterbukaan informasi publik, efisiensi penggunaan anggaran, serta kolaborasi lintas sektor dalam mengawal mutu pendidikan Islam di daerah.

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan menyampaikan harapannya agar kegiatan ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga langkah nyata dalam memperkuat budaya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pendidikan Islam. “Kami berharap hasil kegiatan ini menjadi rekomendasi strategis bagi penguatan kebijakan dan praktik tata kelola pendidikan Islam di Indonesia,” ujarnya.