FISIP UINSA – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya melaksanakan agenda penjajakan kerja sama kelembagaan dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Selasa 09 Desember 2025. Delegasi FISIP terdiri dari Sekretaris Program Studi Ilmu Politik, Ajeng Widya Prakasita, M.A., serta Sekretaris Program Studi Sosiologi, Masitah Effendi, M.Sosio.
Kunjungan ini merupakan bagian dari inisiatif FISIP UINSA memperkuat implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), memperluas ruang magang mahasiswa, meningkatkan peluang riset kolaboratif, serta membuka ruang kerja sama dalam edukasi publik dan advokasi isu-isu sosial.
Pertemuan dengan Komnas Perempuan berlangsung di kantor pusat lembaga tersebut dan diterima langsung oleh Ibu Devi Rahayu beserta tim dari Divisi Pendidikan. Dalam penyampaiannya, Devi Rahayu menyambut baik kehadiran FISIP UINSA serta menjelaskan bahwa kolaborasi dengan perguruan tinggi merupakan elemen penting dalam upaya memperluas pemahaman publik terkait isu kekerasan terhadap perempuan.
Pada kesempatan ini, Ajeng Widya Prakasita, M.A., menyampaikan bahwa Prodi Ilmu Politik FISIP UINSA sejak awal menempatkan experiential learning sebagai bagian utama dalam strategi penguatan kapasitas mahasiswa.
“Prodi Ilmu Politik mendorong mahasiswa terjun langsung dalam dunia advokasi dan kebijakan publik. Komnas Perempuan adalah mitra strategis yang memungkinkan mahasiswa mendapatkan pengalaman substansial dan bermakna,” ujar Ajeng.
Diskusi berlanjut pada peluang mahasiswa untuk mengikuti program magang tematik di Komnas Perempuan, yang meliputi:
- keterlibatan dalam kampanye nasional kesadaran publik,
- partisipasi dalam penguatan Satuan Tugas PPKS,
- produksi materi edukasi digital dan riset lapangan,
- serta penyelenggaraan lomba kreatif bertema anti kekerasan perempuan.
Masitah Effendi, M.Sosio., menegaskan bahwa disiplin Sosiologi memiliki irisan kuat dengan isu-isu yang menjadi fokus Komnas Perempuan.
“Riset kami banyak bersentuhan dengan dinamika sosial yang memengaruhi kerentanan perempuan. Kolaborasi ini bukan hanya relevan secara akademik, tetapi juga berdampak langsung bagi masyarakat,” ungkap Masitah.
Ibu Devi Rahayu mengapresiasi langkah FISIP UINSA dan menegaskan bahwa mahasiswa dari kampus berbasis nilai keislaman memiliki keunikan, terutama dalam konteks kerja-kerja edukatif terkait pemahaman gender.
“Kami melihat mah
asiswa UINSA memiliki perspektif yang penting dalam menjembatani isu gender di ruang keagamaan dan sosial. Kami sangat terbuka terhadap kerja sama riset dan program edukasi,” jelas Devi.
Setelah pertemuan di Komnas Perempuan, delegasi FISIP UINSA melanjutkan agenda ke Gedung DPR RI. Rombongan diterima oleh Dini Rahmania, staf ahli Komisi VIII DPR RI dari Fraksi NasDem, yang menyambut baik keinginan FISIP UINSA untuk memperluas jejaring magang mahasiswa di lingkungan legislatif.
Dalam dialog tersebut, Dini Rahmania menjelaskan bahwa DPR membutuhkan mahasiswa dengan kemampuan literasi politik, analisis data, dan kepekaan sosial yang baik. Ia menerangkan bahwa program magang di DPR, khususnya di Komisi VIII membuka peluang mahasiswa untuk terlibat dalam:
- pengumpulan data aspirasi masyarakat,
- kajian isu sosial-ekonomi dan keagamaan,
- penyusunan analisis kebijakan,
- serta observasi langsung proses legislasi dan pengawasan.
Dini menegaskan bahwa masukan generasi muda, termasuk mahasiswa UINSA, sering kali menjadi perspektif alternatif dalam pembahasan isu-isu publik.
“Kami sangat terbuka bekerja sama. Mahasiswa FISIP UINSA memiliki potensi besar untuk memberi pandangan kritis, terutama terkait isu sosial dan keagamaan yang menjadi lingkup Komisi VIII,” ujar Dini.
Ajeng menilai bahwa kerja sama ini akan semakin memperkuat kualitas pembelajaran mahasiswa Ilmu Politik.
“Terlibat langsung dalam proses legislasi akan membuka wawasan mahasiswa terhadap dinamika kebijakan publik di tingkat nasional,” pungkas Ajeng.
Sementara itu, Masitah menambahkan bahwa pendekatan riset sosiologis memungkinkan mahasiswa memahami persoalan masyarakat secara lebih komprehensif.
Mahasiswa Sosiologi akan membawa perspektif berbasis data dan pola sosial yang dapat membantu anggota dewan menilai persoalan secara lebih utuh,” jelasnya.
Penjajakan kerja sama dengan Komnas Perempuan dan DPR RI ini menjadi langkah strategis FISIP UINSA dalam memperkuat pelaksanaan MBKM dan Tridharma Perguruan Tinggi. Kolaborasi ini tidak hanya memperkaya pengalaman mahasiswa dalam dunia profesional, tetapi juga membuka ruang kontribusi nyata kampus dalam isu-isu sosial-politik nasional.
Melalui dua lembaga strategis ini—satu bergerak di bidang advokasi perempuan dan satu di sektor legislasi—FISIP UINSA menegaskan komitmennya untuk berperan aktif dalam penguatan kapasitas mahasiswa, pengembangan riset ilmiah, serta kontribusi terhadap kebijakan publik.
Dengan langkah ini, FISIP UINSA tidak hanya memperluas jaringan akademik, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai fakultas yang responsif, progresif, dan berorientasi pada kebermanfaatan bagi masyarakat luas. (BsR)
Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan dan program FISIP UINSA, silakan kunjungi dan ikuti media sosial kami di Instagram.