Pengawasan Partisipatif adalah sebuah gerakan yang melibatkan partisipasi aktif dan mandiri dari masyarakat luas dalam mengawasi seluruh proses penyelenggaraan pemilihan umum. Ini merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat, di mana warga negara tidak hanya menjadi objek pemilu, tetapi juga subjek yang turut memastikan pemilu berjalan secara jujur dan adil. Pendidikan pengawas partisipatif berfungsi sebagai sarana pendidikan politik, kepemiluan, dan kelembagaan pengawas pemilu bagi masyarakat, dengan tujuan menciptakan kader penggerak pengawasan di tingkat akar rumput.
Pentingnya pengawasan partisipatif terletak pada keterbatasan yang dimiliki oleh lembaga pengawas pemilu formal seperti Bawaslu. Dengan wilayah yang luas dan kompleksitas tantangan pemilu, mustahil bagi Bawaslu untuk mengawasi setiap detail pelanggaran tanpa bantuan dari masyarakat. Keterlibatan publik menjadi langkah strategis untuk mencegah praktik politik uang, mengawasi netralitas aparatur negara, melaporkan dugaan pelanggaran, dan pada akhirnya menciptakan pemilu yang berintegritas. Pengawasan partisipatif adalah pilar penting dalam menjaga kualitas demokrasi.
Tujuan utama dari layanan pelatihan ini adalah untuk menciptakan kader-kader pengawas pemilu yang berasal dari masyarakat, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keberanian untuk mengawasi dan melaporkan potensi pelanggaran. Output yang diharapkan adalah meningkatnya kesadaran dan partisipasi publik dalam pengawasan pemilu, terbentuknya jaringan pengawas independen di berbagai komunitas, serta meningkatnya kualitas dan integritas penyelenggaraan pemilu berkat adanya kontrol sosial yang efektif dari masyarakat.
Metodologi pelatihan ini dirancang untuk membangun kesadaran kritis dan memberikan keterampilan praktis. Pelaksanaannya dapat berupa sosialisasi, diskusi, brainstorming, dan pelatihan teknis. Materi yang disampaikan mencakup pemetaan daerah rawan pelanggaran, identifikasi bentuk-bentuk pelanggaran (seperti politik uang dan kampanye hitam), tata cara pelaporan yang efektif, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan pelaporan.25 Program ini seringkali dirancang sebagai sekolah lapang atau Training of Trainers (ToT) untuk mencetak fasilitator yang dapat menyebarkan pengetahuan lebih luas di komunitasnya.
FISIP UINSA telah membuktikan komitmen dan kapasitasnya dalam bidang ini melalui kolaborasi nyata pada 12–14 Desember 2023 dengan Bawaslu Kabupaten Gresik dan LPTNU Gresik. Dalam kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Aston, Gresik, FISIP UINSA turut memberikan pendidikan pengawasan partisipatif kepada 100 mahasiswa dari UINSA dan 9 perguruan tinggi lainnya, yang diakhiri dengan penandatanganan MoU.8 Inisiatif ini menunjukkan kemampuan FISIP UINSA dalam memobilisasi generasi muda untuk mengawal integritas Pemilu 2024. Kekuatan ini didukung oleh para pakar seperti Dr. Moh. Ilyas Rolis, M.Si, yang publikasinya secara spesifik membahas “Dinamika Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu”. Selain itu, ada PROF. DR. ABDUL CHALIK, M. Ag, yang memiliki sertifikasi sebagai Trainer Kepemiluan, dan Noor Rohman, M.A., yang risetnya mendalami tingkat akar rumput, memberikan pemahaman mendalam tentang jenis pelanggaran yang harus diawasi. Tim Pusat Kajian FISIP UINSA juga didukung oleh segenap civitas akademika: 42 orang dosen serta 10 orang tenaga kependidikan dengan pengalaman yang teruji di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Integritas pemilu adalah tanggung jawab kita bersama. FISIP UINSA mengajak Bawaslu, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat barisan pengawasan melalui pendidikan yang sistematis dan terarah. Dengan pengalaman kolaborasi yang telah terbukti dan keahlian para pakar kami dalam studi pemilu dan pengawasan, kami siap menjadi mitra Anda dalam mencetak ribuan mata dan telinga yang akan menjaga kemurnian suara rakyat. Mari bersama FISIP UINSA, kita wujudkan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Hubungi Whatsapp ……. (FISIP UINSA)
