Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Kelola Keuangan Daerah adalah program pelatihan intensif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur pemerintah dan legislatif dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fokus utama dari Bimtek ini adalah implementasi prinsip-prinsip good financial governance, yang meliputi transparansi dalam penganggaran, akuntabilitas dalam pertanggungjawaban, serta partisipasi publik dalam siklus anggaran. Materi yang dibahas mencakup pedoman pengelolaan keuangan daerah, sistem informasi pemerintahan, penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, hingga strategi pengawasan APBD.
Pentingnya tata kelola keuangan daerah yang baik tidak dapat diremehkan. Pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel adalah tulang punggung dari pemerintahan yang bersih dan efektif (good governance). Bimtek ini menjadi krusial karena membantu para pengambil keputusan untuk memahami kompleksitas regulasi keuangan, mencegah potensi penyimpangan, dan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran publik benar-benar digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan kapasitas yang mumpuni, pemerintah daerah dan DPRD dapat menyusun APBD yang lebih berkualitas, pro-rakyat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tujuan utama dari layanan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi teknis dan pemahaman konseptual para pemangku kepentingan terkait siklus pengelolaan keuangan daerah. Peserta diharapkan mampu memahami dan mengimplementasikan peraturan terbaru seperti PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Output yang dihasilkan adalah aparatur dan legislator yang lebih cakap dalam merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, melaporkan, dan mengawasi keuangan daerah, sehingga dapat meminimalisir temuan pemeriksaan dan meningkatkan opini laporan keuangan
Metodologi Bimtek ini menggabungkan pendekatan teoretis dan praktis. Sesi teoretis mencakup paparan dari para ahli mengenai regulasi terbaru, prinsip akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Sesi praktis melibatkan studi kasus, simulasi penyusunan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara), serta diskusi interaktif untuk memecahkan masalah-masalah riil yang dihadapi peserta di daerahnya masing-masing. Pendekatan ini memastikan peserta tidak hanya tahu “apa” tetapi juga “bagaimana” mengimplementasikannya.
FISIP UINSA memiliki kapasitas yang teruji untuk menyelenggarakan Bimtek di bidang ini, sebagaimana ditunjukkan oleh rencana kerjasama yang telah dirintis dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Bondowoso pada Agustus 2023.8 Program ini dirancang secara spesifik untuk meningkatkan pemahaman seluruh pegawai sekretariat mengenai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas keuangan. Kekuatan FISIP UINSA terletak pada jajaran pakarnya yang memiliki spesialisasi di bidang anggaran dan kebijakan publik. Salah satu pakar utamanya adalah M. Basuki Rahmat, S.Sos., M.IP, yang minat riset dan publikasinya secara spesifik berfokus pada “Politik Anggaran” dan “Akuntabilitas Anggaran Daerah”. Keahliannya didukung oleh M. Zimamul Khaq, M. Si, yang juga mendalami Politik Anggaran, serta Dr. khoirul Yahya, M.Si, seorang ahli Kebijakan Publik yang memahami implementasi kebijakan di tingkat daerah. Tim Pusat Kajian FISIP UINSA juga didukung oleh segenap civitas akademika: 42 orang dosen serta 10 orang tenaga kependidikan dengan pengalaman yang teruji di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel adalah fondasi kepercayaan publik. FISIP UINSA menawarkan kemitraan untuk memperkuat fondasi tersebut melalui Bimtek yang mendalam, relevan, dan aplikatif. Dengan memadukan keahlian akademis di bidang politik anggaran dan kebijakan publik, kami siap membantu pemerintah daerah dan DPRD Anda untuk mencapai tata kelola keuangan yang unggul. Pastikan APBD Anda dikelola oleh sumber daya manusia yang kompeten dengan bermitra bersama FISIP UINSA. Hubungi Whatsapp ……. (FISIP UINSA)
