Kegiatan ini menjadi rangkaian awal yang sangat penting sebelum para mahasiswa melaksanakan praktik atau magang di berbagai lembaga pemerintahan daerah pada bulan September, Oktober, dan November mendatang. Melalui agenda ini, mahasiswa diarahkan untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga menyiapkan diri menghadapi realitas praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka hukum tata negara.

Pelaksanaan pembekalan berlangsung di Gedung A Lt. 4 FSH UINSA Surabaya, diikuti oleh seluruh mahasiswa semester 7 Prodi HTN sebagai peserta wajib. Kehadiran penuh para mahasiswa menunjukkan keseriusan mereka dalam menyiapkan diri, baik dari sisi akademis maupun praktis. Dengan adanya pembekalan ini, mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana praktik pemerintahan daerah diselenggarakan, serta tantangan-tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan bahwa praktik tersebut selalu berada dalam bingkai hukum tata negara.

Acara diawali dengan sambutan dari Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H. Dalam penyampaiannya, beliau menegaskan pentingnya komitmen mahasiswa terhadap penegakan hukum dan keadilan. “Kami akan terus berkomitmen untuk memperjuangkan Hukum Tata Negara dan keadilan. Kami juga akan terus memantau dan mengkritisi praktik pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan prinsip Hukum Tata Negara,” tegasnya. Ucapan ini bukan hanya arahan, tetapi juga motivasi bagi mahasiswa agar berani bersikap kritis terhadap jalannya pemerintahan.

Dalam keterangannya, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, Dr. Hj. Suqiyah Musafa’ah, M.Ag., menambahkan bahwa konsistensi hukum merupakan fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Praktik pemerintahan daerah harus selalu sesuai dengan Hukum Tata Negara supaya tidak menimbulkan ancaman terhadap keadilan dan keamanan masyarakat Indonesia,” ujarnya. Beliau juga mengingatkan bahwa mahasiswa HTN berperan sebagai generasi muda yang diharapkan mampu menjadi pengawas sekaligus penggerak agar pemerintahan daerah berjalan sesuai konstitusi dan menjunjung tinggi keadilan.

Rangkaian acara semakin bermakna dengan adanya sesi tanya jawab interaktif. Dalam sesi ini, mahasiswa aktif mengajukan pertanyaan seputar teknis magang, tantangan di lapangan, hingga bagaimana teori hukum tata negara dapat diaplikasikan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Diskusi berlangsung dinamis dan memperkaya wawasan mahasiswa, sekaligus menunjukkan antusiasme mereka untuk belajar lebih dalam tentang praktik tata kelola pemerintahan.

Kegiatan kemudian ditutup dengan doa bersama dan sesi foto yang menjadi simbol kebersamaan antara mahasiswa, dosen, dan pimpinan fakultas. Penutupan ini bukan sekadar formalitas, melainkan momentum untuk meneguhkan komitmen bersama dalam mendukung mahasiswa agar siap menjalani praktik pemerintahan daerah dengan penuh integritas.

Melalui pembekalan ini, Fakultas Syariah dan Hukum UINSA berharap seluruh mahasiswa HTN semester 7 dapat menjalani praktik pemerintahan daerah dengan sikap yang kritis, bertanggung jawab, dan berintegritas. Lebih dari itu, kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan generasi intelektual muda yang tidak hanya memahami hukum tata negara secara teoretis, tetapi juga siap mengawal jalannya pemerintahan daerah agar selalu adil, transparan, dan konstitusional.

Reportase: Meylanie Shevira Putri Ardian

Redaktur: George As’ad Haibatullah El Masnany