LP2M Report, 25 Agustus 2025
Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya berpartisipasi aktif dalam Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) Sinergisme Pentahelix Provinsi Jawa Timur 2025 yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur di kantor DP3AK Jagir Wonokromo, Surabaya, Senin (25/8/2025).
Pertemuan yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas DP3AK Provinsi Jawa Timur, Dr. Tri Wahyu Liswati, M.Pd ini menghadirkan 50 peserta dari berbagai elemen pentahelix, meliputi pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media massa. UIN Sunan Ampel melalui PSGA LP2M menjadi salah satu perguruan tinggi yang di siap mengawal implementasi PUG di Jawa Timur.
Dr. Tri Wahyu Liswati dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan yang berperspektif gender hanya dapat terwujud melalui kolaborasi koordinatif dan sinergis antara semua pemangku kepentingan. “Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, namun harus bersinergis secara pentahelix untuk menuju kinerja kesetaraan gender yang optimal,” jelasnya.
Tri Wahyu menekankan bahwa kesetaraan gender bukanlah tentang mendahulukan satu jenis kelamin atas yang lain. “Bukan laki-laki lebih utama, bukan pula perempuan lebih utama, tapi keduanya harus diperhatikan secara setara dalam setiap kebijakan dan program pembangunan,” tegasnya.
Fasilitator PUG Jawa Timur sekaligus Sekretaris Forum Puspa Gayatri Jatim, One Widyawati, SKM., M.Kes, dalam paparannya menjelaskan peran vital akademisi, khususnya perguruan tinggi Islam seperti UINSA Surabaya dalam pengembangan PUG. Menurutnya, akademisi memiliki tanggung jawab memberikan kontribusi pemikiran dan penelitian berkualitas terkait isu gender, serta berperan aktif dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang PUG.
“Pemahaman tentang kesetaraan gender harus dimulai dari para tokoh kunci di perguruan tinggi, kemudian diteruskan ke lingkup akademik dan masyarakat yang lebih luas,” ujar One Widyawati. Ia menambahkan bahwa perguruan tinggi Islam memiliki posisi strategis dalam mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan gender dengan perspektif keislaman yang moderat dan inklusif.
Dalamkegiatan tersebut dibahas tiga materi, yakni Konsep dan Prinsip Pelaksanaan PUG, Strategi Implementasi PUG oleh Pentahelix, serta EValuasi Pelaksanaan PUG di Jawa Timur. Para peserta, termasuk perwakilan UIN Sunan Ampel, turut aktif dalam diskusi merumuskan strategi implementasi yang lebih efektif.
One Widyawati menjelaskan pembagian peran dalam pentahelix: pemerintah bertanggung jawab menyusun kebijakan responsif gender, dunia usaha menerapkan prinsip kesetaraan dalam praktik bisnis, komunitas melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan advokasi, sementara media massa berperan menyebarluaskan informasi dan mengedukasi publik.
“Untuk dunia usaha diharapkan menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam rekrutmen, promosi, hingga lingkungan kerja. Sedangkan komunitas dan media juga punya peran strategis dalam melibatkan masyarakat dan menyebarluaskan edukasi gender,” paparnya.
Kehadiran UIN Sunan Ampel dalam pertemuan ini menunjukkan komitmen perguruan tinggi Islam negeri tersebut dalam mendukung agenda kesetaraan gender di Jawa Timur.
Pertemuan ini juga menjadi momentum penting bagi PSGA UINSA Surabaya untuk memperkuat jaringan dengan berbagai stakeholder lain dalam ekosistem pentahelix Jawa Timur, termasuk dengan organisasi perempuan, media massa, dan dunia usaha.
Melalui sinergi pentahelix ini, Provinsi Jawa Timur menargetkan semakin kuatnya pemahaman dan praktik PUG di seluruh lapisan masyarakat. One Widyawati menegaskan bahwa kesetaraan gender bukan hanya isu perempuan semata, tetapi merupakan agenda bersama untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
“Kesetaraan gender adalah agenda bersama untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, sehingga perempuan dan laki-laki dapat berkontribusi optimal dalam pembangunan,” pungkasnya. (Icha)