BERITA ACARA KELOMPOK STUDI LINGKUNGAN HMTL UINSA: KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH DI KAWASAN PESISIR (VOL 4)

Pada hari Selasa, 16 September 2025 telah dilaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Vol.4 dengan subtema “Kebijakan dan Strategi Implementasi Sistem Pengelolaan Sampah di Kawasan Pesisir”.

Sobat enviro tau nggak bahwa meskipun regulasi nasional mengenai pengelolaan sampah sudah cukup lengkap, implementasi di lapangan masih belum optimal. Beberapa peraturan bersifat terlalu umum sehingga kurang sesuai dengan kondisi lokasi. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, termasuk minimnya Tempat Pengolahan Sampah Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), menjadi hambatan besar bagi daerah khususnya pesisir yang sebagian besar masih mengandalkan metode sederhana dalam membuang sampah.

Meskipun sudah menyoroti pentingnya teknologi dalam mendukung pengelolaan sampah. Namun demikian, solusi berbasis teknologi tinggi dinilai kurang realistis bagi masyarakat khususnya pesisir sobat enviro, hal ini karena biaya yang mahal dan keterbatasan sumber daya manusia itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan penerapan teknologi tepat guna yang sederhana, hemat biaya, dan dapat dioperasikan secara langsung oleh masyarakat, seperti mesin pencacah plastik skala kecil, pengolahan kompos rumah tangga, maupun unit bank sampah berbasis komunitas.

Di negara berkembang, tingkat pendidikan dan status pekerjaan sering kali menjadi alasan utama meningkatnya masalah sampah. Berbeda dengan negara maju seperti Swedia, dukungan masyarakat Swedia relatif tinggi dalam mengatasi permasalahan sampah. Inisiatif daur ulang, kampanye informasi pengelolaan sampah yang masif serta perluasan regulasi menjadi salah satu hal yang sering diterapkan, di negara Swedia sampah diubah menjadi energi yang bermanfaat bagi masyarakatnya dan Jepang Permasalahan utama pada negara Jepang adalah jumlah populasi yang menurun, sehingga sumber daya manusia yang dapat mengolah sampah semakin terbatas. Maka dari itu pemanfaatan teknologi robotic dalam pengelolaan sampah menjadi solusi bagi negeri Jepang.

MARPOL Annex V adalah aturan internasional paling penting yang melarang pembuangan sampah dari kapal ke laut serta mewajibkan negara pantai menyediakan fasilitas pengelolaan sampah di pelabuhan. Indonesia dengan garis pantai ±108.000 km (terpanjang ke-2 di dunia)

Tantangan Implementasi

diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu adanya penyesuaian regulasi daerah yang lebih sesuai dengan karakteristik kawasan pesisir. Regulasi tersebut tidak hanya berisi larangan, tetapi juga harus mengatur mekanisme insentif dan sanksi yang jelas agar masyarakat lebih terdorong untuk patuh. Kedua, perlu ada penguatan sistem informasi berbasis digital seperti SIPSN agar data sampah di lapangan lebih akurat dan dapat dijadikan dasar perencanaan. Ketiga, infrastruktur sederhana seperti TPS, TPA, dan fasilitas penerimaan sampah di pelabuhan harus dibangun dan ditingkatkan sesuai kemampuan daerah. Keempat, perlu ada peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan penyuluhan agar masyarakat pesisir memahami pentingnya pengelolaan sampah dan mampu memanfaatkan teknologi sederhana. Kelima, pengembangan bank sampah pesisir harus diperluas sebagai model ekonomi lokal yang menguntungkan, sehingga masyarakat memiliki motivasi ekonomi sekaligus menjaga kebersihan lingkungan.