Menilik Reformasi Penyelenggaraan Haji: Pengalaman Lapangan Nadia di DPR RI

Jakarta, 4 Februari) – Nadia Devina Fathimatuz Zahra, mahasiswi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Sunan Ampel Surabaya, kembali meraih pengalaman berharga selama menjalani magang di Komisi VIII DPR RI. Kali ini, Nadia berkesempatan menyaksikan rapat yang membahas efisiensi anggaran serta penataan struktur organisasi Badan Pengelola Haji (BPH), yang direncanakan akan mengambil alih peran Kementerian Agama sebagai operator utama penyelenggaraan ibadah haji mulai 2026.

Dalam rapat tersebut, Komisi VIII DPR RI menyoroti pentingnya alokasi anggaran yang efisien tanpa mengurangi kualitas layanan bagi jamaah haji. Pemerintah diharapkan mampu melakukan pengelolaan dana secara tepat guna, mengingat keterbatasan anggaran negara yang ada. Optimalisasi anggaran menjadi fokus utama agar pelayanan haji dapat berjalan lancar dan semakin baik di masa mendatang.

Selain itu, pembahasan juga menitikberatkan pada struktur organisasi BPH. Anggota DPR RI menekankan bahwa penataan kelembagaan yang tepat berperan krusial dalam memaksimalkan kinerja BPH. Diharapkan, struktur yang dirancang secara efektif akan meningkatkan koordinasi dan mutu pelayanan terhadap jamaah haji.

Nadia mengungkapkan antusiasmenya setelah mengikuti jalannya rapat. Menurutnya, proses reformasi lembaga dan efisiensi anggaran bukan sekadar perkara teknis, namun menuntut perencanaan matang untuk memastikan kenyamanan, keamanan, dan kualitas pelayanan ibadah haji. “Saya belajar banyak tentang bagaimana transisi kewenangan dalam penyelenggaraan haji turut melibatkan upaya pembenahan struktur organisasi dan pengelolaan dana yang lebih cermat,” ujarnya.

Melalui kegiatan magang ini, Nadia berkesempatan mendalami proses penyusunan kebijakan sekaligus memahami tantangan di balik upaya meningkatkan mutu pelayanan haji. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi bekal berharga bagi Nadia, sekaligus menginspirasi sivitas akademika FISIP UINSA yang ingin turut berkontribusi dalam pengembangan tata kelola kebijakan publik di Indonesia. (FyP)