Dr. Abu Bakar

Peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2026 mengusung tema “Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju”. Dalam sambutannya, Menteri Agama Republik Indonesia menegaskan bahwa kerukunan bukan sekadar ketiadaan konflik, melainkan energi kebangsaan yang produktif, yang mampu merajut perbedaan identitas, keyakinan, dan latar belakang sosial menjadi kekuatan kolaboratif untuk menggerakkan kemajuan bangsa. Tema ini memiliki relevansi yang kuat dengan nilai-nilai Al-Qur’an, baik dalam aspek teologis, sosial, maupun kebangsaan.

Kerukunan dalam Al-Qur’an: Distingsi Normatif

Al-Qur’an secara tegas membedakan antara etika relasi internal umat beriman dan etika sosial lintas identitas. Prinsip ukhuwah internal umat Islam ditegaskan dalam firman Allah SWT:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ 

Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu (QS. al-Ḥujurāt [49]: 10)

Secara tekstual, ayat ini ditujukan khusus kepada al-mu’minūn dan berfungsi sebagai norma rekonsiliasi konflik internal umat Islam. Tafsir klasik, seperti al-Ṭabarī dan Ibn Kathīr menegaskan bahwa ayat ini turun dalam konteks pertikaian antarkelompok Muslim. Oleh karena itu, ayat ini tidak dapat digunakan secara langsung sebagai dalil relasi antar umat beragama. Distingsi ini penting secara metodologis agar penafsiran Al-Qur’an tidak terlepas dari konteks kebahasaan dan historisnya.

Adapun relasi sosial lintas agama dan kebangsaan, Al-Qur’an meletakkan fondasinya pada prinsip kemanusiaan universal:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا 

Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal (QS. al-Ḥujurāt [49]: 13)

Penggunaan seruan yā ayyuhā an-nās menunjukkan cakupan universal ayat ini. Keragaman diposisikan sebagai sunnatullah, sementara tujuan keberagaman tersebut adalah ta‘āruf, yakni relasi sosial yang saling mengenal dan saling menghormati. Prinsip inilah yang menjadi dasar teologis kerukunan umat beragama dalam konteks negara bangsa.

Sinergi sebagai Prinsip Al-Qur’an dan Kebangsaan

Tema sinergi yang ditekankan dalam HAB ke-80 sejalan dengan perintah Al-Qur’an:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan (QS. al-Mā’idah [5]: 2)

Ayat ini menegaskan pentingnya kerja sama dalam kebajikan dan kemaslahatan bersama. Republik Indonesia sejak awal dibangun oleh sinergi seluruh komponen bangsa, bukan oleh satu golongan. Kehadiran Kementerian Agama sendiri merupakan kebutuhan nyata bangsa yang majemuk, untuk memastikan bahwa kehidupan keagamaan tumbuh secara damai, adil, dan berkontribusi bagi kesejahteraan nasional.

Agama sebagai Solusi dan Moderasi Beragama

Kementerian Agama didirikan sebagai penjaga nalar agama dalam bingkai kebangsaan, dan kini perannya semakin krusial: meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan, merawat kerukunan berbasis cinta kemanusiaan, serta memastikan agama hadir sebagai sumber solusi bagi persoalan bangsa dan memastikan bahwa setiap kebijakan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Secara teologis, komitmen ini sejalan dengan prinsip Al-Qur’an:

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.  (Makna hadis yang sejalan dengan spirit: Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. (QS. al-Anbiyā’ [21]: 107)

Bingkai kebangsaan memiliki relevansi kuat dengan konsep ummatan wasaṭan: وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu sebagai umat yang wasat (moderat/pertengahan).  (QS. al-Baqarah [2]: 143)

Moderasi beragama tidak berarti melemahkan ajaran agama, melainkan menempatkan agama secara adil, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan. Program “Kemenag Berdampak” yang ditekankan, mulai dari transformasi digital layanan keagamaan, pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat dan wakaf, hingga penguatan pendidikan keagamaan merupakan bentuk konkret aktualisasi nilai-nilai Al-Qur’an dalam kebijakan publik.

Kerukunan, Ilmu Pengetahuan, dan Tantangan Zaman

Menariknya, Menteri Agama mengaitkan tantangan kekinian, Artificial Intelligence (AI) dan era VUCA, dengan sejarah peradaban Islam seperti Baitul Hikmah. Secara epistemologis, Al-Qur’an mendorong integrasi iman dan rasionalitas:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ 

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. (QS. al-‘Alaq [96]: 1)

Ayat ini menjadi fondasi teologis bahwa penguasaan ilmu dan teknologi harus berjalan seiring dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Dalam konteks AI, pesan sambutan tersebut menegaskan bahwa agama harus hadir mengawal etika teknologi agar menjadi sarana pemersatu, bukan pemicu disinformasi dan konflik. Di sinilah peran strategis Kementerian Agama dalam mengisi ruang digital dengan narasi keagamaan yang moderat, valid, dan mencerahkan.

Indonesia Damai dan Maju: Cita-Cita Bersama

Perdamaian adalah kondisi terbaik dalam kehidupan sosial karena memungkinkan manusia hidup aman, adil, dan saling menghormati. Dalam suasana damai, perbedaan tidak melahirkan konflik, tetapi menjadi ruang kerja sama dan kemaslahatan bersama.

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Dan perdamaian itu lebih baik. (QS. an-Nisā’ [4]: 128)

Pelrdamaian merupakan kondisi ideal dalam kehidupan sosial. Pesan ini sejalan dengan penegasan Menteri Agama bahwa perdamaian sosial merupakan prasyarat utama bagi kemajuan bangsa. Dengan fondasi kerukunan, sinergi, dan penguasaan teknologi yang beretika, Indonesia memiliki peluang besar untuk melangkah menuju masa depan yang damai, maju, dan bermartabat.

Peringatan HAB ke-80 Kementerian Agama RI menegaskan bahwa kerukunan dan sinergi memiliki dasar teologis yang kuat dalam Al-Qur’an dan relevansi strategis dalam kebijakan keagamaan nasional. Dengan distingsi normatif yang tepat antara ukhuwah imaniyyah dan relasi lintas identitas, serta dengan penguatan moderasi beragama dan pemanfaatan teknologi yang beretika, agama dapat terus berperan sebagai energi kebangsaan dalam mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.