UINSA Newsroom, Selasa (04/08/2026); Prof. Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H., Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya lolos seleksi dalam Lokakarya Akademisi untuk Keadilan Iklim serta Konferensi Negara Hukum, Demokrasi, dan Aksi Iklim yang diselenggarakan pada Agustus 2026 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Hal ini berdasarkan surat pemberitahuan resmi dari Panitia Pelaksana yang diterima pada tanggal 27 Juli 2026.

Kegiatan ini diselenggarakan atas kolaborasi sejumlah lembaga masyarakat sipil. Antara lain Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Trend Asia, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Prof. Sri Warjiyati menjelaskan, bahwa tahapan seleksi terbagi menjadi dua agenda. Antara lain sesi Konferensi Negara Hukum, Demokrasi, dan Aksi Iklim pada Senin–Selasa, 10–11 Agustus 2026. Serta Sesi Lokakarya Akademisi untuk Keadilan Iklim pada Rabu–Sabtu, 12–15 Agustus 2026.

Dijelaskan Prof. Sri Warjiyati, bahwa lokakarya akademisi untuk keadilan iklim ini, merupakan program yang ditujukan bagi pengajar Fakultas Hukum di seluruh Indonesia. Mekanisme seleksi lokakarya, berbasis penulisan esai akademik bertema “Bagaimana Peran Akademisi dalam Mewujudkan Keadilan Iklim?” dengan batas maksimal 800 kata.

“Dari keseluruhan esai yang diterima panitia, hanya 30 esai terbaik yang dinyatakan lolos dan berhak memperoleh dukungan penuh untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan,” ujar Prof. Sri Warjiyati.

Sementara itu, materi yang akan disampaikan dalam lokakarya mencakup lima aspek utama, yaitu sains perubahan iklim, prinsip-prinsip hukum lingkungan, hukum perubahan iklim pada tingkat nasional dan global, litigasi perubahan iklim, serta konsep keadilan iklim.

Esai yang diajukan Prof. Sri Warjiyati dalam proses seleksi ini berjudul “Dari Lereng Tengger ke Ruang Kuliah: Peran Akademisi.” Esai tersebut disusun berdasarkan hasil observasi langsung terhadap kehidupan masyarakat Adat Tengger di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang dilakukan pada tahun 2024, dengan fokus pada Desa Ngadas dan Ranu Pani.

Beberapa pokok pemikiran yang disampaikan dalam esai tersebut meliputi:

1. Urgensi pembentukan doktrin hukum yang berpihak pada masyarakat adat, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/2012 tentang status hutan adat sebagai bukan hutan negara, serta menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XXII/2024 terhadap kebutuhan riset akademik mengenai mekanisme perlindungan masyarakat adat secara konkret.
2. Peran akademisi sebagai pihak yang memberikan validasi ilmiah atas efektivitas hukum adat dalam pelestarian ekosistem, sebagaimana didukung oleh temuan penelitian terdahulu mengenai kepatuhan masyarakat adat Tengger terhadap prinsip-prinsip konservasi.
3. Penerjemahan kearifan lokal ke dalam kerangka hukum iklim internasional, dengan menempatkan konsep wewadi sebagai bentuk tata kelola iklim berbasis masyarakat adat (indigenous climate governance) yang telah berlangsung jauh sebelum lahirnya United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
4. Pentingnya pendidikan hukum yang berorientasi pada kepekaan terhadap isu iklim, sebagai upaya jangka panjang dalam mempersiapkan generasi penegak hukum yang memiliki pemahaman komprehensif terhadap keterkaitan antara hukum adat dan pelestarian lingkungan.

Terpilihnya Prof. Sri Warjiyati dalam program nasional ini merupakan salah satu bentuk kontribusi nyata sivitas akademika UINSA Surabaya dalam merespons isu-isu strategis kontemporer. Khususnya yang berkaitan dengan hukum lingkungan, keadilan iklim, dan perlindungan hak masyarakat adat.

Disampaikan Prof. Sri Warjiyati, bahwa partisipasi dalam kegiatan ini sejalan dengan visi UINSA Surabaya sebagai perguruan tinggi yang berkomitmen mengintegrasikan pengembangan keilmuan dengan tanggung jawab sosial dan kepekaan terhadap persoalan kemasyarakatan. Keikutsertaan Prof. Sri Warjiyati dalam forum akademik nasional bersama para pengajar Fakultas Hukum dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia juga diharapkan dapat memperluas jejaring kolaborasi riset serta memperkaya kajian hukum lingkungan dan keadilan iklim di lingkungan UINSA Surabaya.

“Semoga partisipasi ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan keilmuan hukum adat serta mendukung upaya perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia,” tukas Prof. Sri. Warjiyati.

Redaktur: Nur Hayati